KPK: Pakai Fasilitas Negara Untuk Kampanye, Bisa Dipidana

VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengingatkan kepada pejabat negara untuk tak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Semua penyelenggara negara, pejabat negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye," kata Abraham di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis 27 Maret 2014. "Itu pelanggaran pidana," ujar dia.

Abraham mengatakan, lembaga yang bertugas mengawasi pelanggaran itu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Mereka yang akan meneliti lebih jauh," ujar dia.

Sebelumnya, ada dua menteri yang dinyatakan melanggar oleh bawaslu karena menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Mereka adalah Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perikanan dan Kelautan Syarif Cicip Sutarjo.

Namun, Cicip sendiri membantah bahwa kampanye dia lakukan pada saat melakukan tugasnya sebagai menteri. "Pada waktu itu, dilakukan Sabtu atau Minggu, itu hari bebas," kata Cicip.

Pada saat itu, menurut Cicip, dia memang tengah melakukan kampanye di Demak, Jawa Tengah. Namun, dia juga diundang oleh salah satu produsen lokal masyarakat Demak yang tengah membudidayakan lele, yang dikenal "Jambu Lele" sehingga, Cicip menyempatkan diri untuk mengunjungi produsen lokal itu.

"Mereka sudah lama mengundang saya, kebetulan saya berada di daerah itu, makannya saya berganti baju dan menyempatkan ke sana," kata dia.