Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa kembali mempertanyakan komitmen pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait wacana penghapusan ujian nasional dalam sesi tanya jawab debat cawapres.
Padahal kata Hatta, saat menjabat wakil presiden di Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 periode 2004-2009, Jusuf Kalla
lah yang mempromotori pentingnya ujian nasional.
"Kenapa ada perubahan, kalau ada apa yang salah dalam sistem UN kita?" tanya Hatta ke Jusuf Kalla di acara debat cawapres, Minggu 29 Juni 2014.
Debat bertema Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Moderator debat cawapres yang berlangsung di Hotel Bidakara ini adalah Profesor Dwikorita Karnawati.
Menanggapi pertanyaan Hatta, Jusuf Kalla menegaskan, bahwa dalam visi misi yang dia usung bukan untuk menghapus ujian nasional, akan tetapi evaluasi kurikulum dan ujian nasional.
"Evaluasi boleh perbaiki sistem, bobot, tidak menghilangkan (ujian nasional) dalam segera," sahut Kalla.
Pada praktiknya kata Kalla, pelaksanaan ujian nasional setiap tahun memang dievaluasi. Antara lain, dulu soal ujian nasional hanya satu jenis, namun banyak yang mencontek sehingga dibuat dua soal. Bahkan saat ini ada 20 jenis soal di satu kelas.
"Dulu bobot 40-60 ke daerah. Kesenjangan di daerah tidak mungkin diatasi jika tidak ada pemetaan, tidak mungkin dipetakan kalau tidak ada UN," terangnya.
Dia menambahkan, di negara-negara maju ujian nasional juga dilakukan. Bahkan di Indonesia dijalankan sejak tahun 1960-an, dan secara bertahap dievalusi sesuai waktunya.
Hatta mengaku belum sepenuhnya memahami penjelasan Jusuf Kalla soal evaluasi ujian nasional. Hatta menilai, rivalnya itu tidak cukup menjelaskan sektor mana yang perlu dievaluasi pada pelaksanaan UN.
"Kalau mau evaluasi pada apanya? Kompetensi pengetahuan, skill dan attitude, tentu attitude Indonesia, jangan sampai kita tak punya identitas. Yang dievaluasi pada sisi apanya?" tanya Hatta kembali.
Lagi-lagi, Jusuf Kalla pun berusaha menjelaskan evaluasi UN yang dia maksud melalui pengalamannya.
"Saya ingin beri pengalaman, kita sama-sama menteri 2005, bagaimana mutu saat itu, skalanya 3,5. Kalau standar kelulusan 5, tidak lulus semua. Dinaikin 5,5 Alhamdulillah sekarang hanya 1 persen yang tidak lulus. Evaluasi bisa konten, bisa pelaksanaannya," papar Kalla.
![Mobil SIM Keliling]()
![img_title]()
"Kenapa ada perubahan, kalau ada apa yang salah dalam sistem UN kita?" tanya Hatta ke Jusuf Kalla di acara debat cawapres, Minggu 29 Juni 2014.
Debat bertema Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Moderator debat cawapres yang berlangsung di Hotel Bidakara ini adalah Profesor Dwikorita Karnawati.
Menanggapi pertanyaan Hatta, Jusuf Kalla menegaskan, bahwa dalam visi misi yang dia usung bukan untuk menghapus ujian nasional, akan tetapi evaluasi kurikulum dan ujian nasional.
"Evaluasi boleh perbaiki sistem, bobot, tidak menghilangkan (ujian nasional) dalam segera," sahut Kalla.
Pada praktiknya kata Kalla, pelaksanaan ujian nasional setiap tahun memang dievaluasi. Antara lain, dulu soal ujian nasional hanya satu jenis, namun banyak yang mencontek sehingga dibuat dua soal. Bahkan saat ini ada 20 jenis soal di satu kelas.
"Dulu bobot 40-60 ke daerah. Kesenjangan di daerah tidak mungkin diatasi jika tidak ada pemetaan, tidak mungkin dipetakan kalau tidak ada UN," terangnya.
Dia menambahkan, di negara-negara maju ujian nasional juga dilakukan. Bahkan di Indonesia dijalankan sejak tahun 1960-an, dan secara bertahap dievalusi sesuai waktunya.
Hatta mengaku belum sepenuhnya memahami penjelasan Jusuf Kalla soal evaluasi ujian nasional. Hatta menilai, rivalnya itu tidak cukup menjelaskan sektor mana yang perlu dievaluasi pada pelaksanaan UN.
"Kalau mau evaluasi pada apanya? Kompetensi pengetahuan, skill dan attitude, tentu attitude Indonesia, jangan sampai kita tak punya identitas. Yang dievaluasi pada sisi apanya?" tanya Hatta kembali.
Lagi-lagi, Jusuf Kalla pun berusaha menjelaskan evaluasi UN yang dia maksud melalui pengalamannya.
"Saya ingin beri pengalaman, kita sama-sama menteri 2005, bagaimana mutu saat itu, skalanya 3,5. Kalau standar kelulusan 5, tidak lulus semua. Dinaikin 5,5 Alhamdulillah sekarang hanya 1 persen yang tidak lulus. Evaluasi bisa konten, bisa pelaksanaannya," papar Kalla.
Jadwal Mobil SIM Keliling DKI Jakarta, Bogor, Bandung Jumat 17 Mei 2024
Pada hari ini Jumat 17 Mei 2024 ada 5 mobil SIM Keliling yang disediakan Polda Metro Jaya untuk warga DKI. Dilansir dari laman Korlantas Polri, untuk warga yang ada di wi
VIVA.co.id
17 Mei 2024
Baca Juga :
