Ini Kerugian Negara Jika Perusahaan Tak Hedging Transaksi Valas

- Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, Rabu 17 September 2014, menyatakan beban yang harus ditanggung negara akan besar jika

atau lindung nilai tidak dilakukan dalam transaksi keuangan dengan valuta asing oleh perusahaan BUMN.

Chatib menjelaskan, saat ini, perusahaan-perusahaan BUMN mendominasi transaksi valas di pasar keuangan Indonesia. Namun, perusahaan pelat merah yang melakukan transaksi itu masih sedikit jumlahnya.

Stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain, khususnya dolar Amerika Serikat sulit dikendalikan. Apabila rupiah mengalami pelemahan, beban yang ditanggung APBN bertambah.

"Dampaknya dari fiskal setiap rupiah melemah Rp100 per dolar AS, depresiasi itu menambah defisit anggaran sebesar Rp2,6 triliun, hitung saja berapa besar naiknya," ujar Chatib di Jakarta.

Ia mencontohkan, ada dua perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara yang transaksi valasnya sangat besar saat ini. Jika kebutuhannya dipenuhi di pasar keuangan tanpa

akan berisiko besar mendorong pelemahan rupiah.

"Kalau

dilakukan,

pasar valas kita itu bisa menjadi lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia dalam pegendalian nilai tukar lebih fleksibel," kata dia.

Chatib berharap, dengan pedoman transaksi lindung nilai yang telah disepakati berbagai pihak, perusahaan BUMN atau entitas lain dapat menggunakan instrumen itu dengan baik. Upaya itu dapat mengurangi beban negara dan membantu BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.