Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVAnews
- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi di Kementerian Keuangan.
Bambang mengatakan, kerjasama diperlukan karena Kemenkeu mengelola keuangan negara yang jumlahnya sangat besar.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Bambang mengatakan, kerjasama diperlukan karena Kemenkeu mengelola keuangan negara yang jumlahnya sangat besar.
Baca Juga :
Masih Ada Stigma Pemikiran Feminis dan Alergi Perspektif Gender, Menurut Komnas Perempuan
"Kami ingin silaturahmi karena sebagai bendahara umum negara yang mengelola uang misalnya APBN sebesar Rp1.600-1.800 triliun," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 13 November 2014.
Menurut Bambang Kemenkeu dan KPK sepakat melakukan sejumlah perbaikan. Perbaikan dilakukan untuk mendorong penerimaan negara agar lebih meningkat. "Kemudian juga belanja diawasi supaya tidak terjadi penggelembungan atau penyalahgunaan," ujarnya.
Namun Bambang tidak menjelaskan secara rinci sektor apa saja yang harus diperbaiki. Menurut Bambang, Kemenkeu fokus pada sektor yang berpotensi menjadi sumber kebocoran keuangan negara.
"Ya kita intinya akan melakukan kerja sama langsung pada hal-hal yang diperkirakan bisa menjadi sumber kebocoran. Baik penerimaan maupun di belanja. Jadi itu kita berdua sepakat untuk kerja sama," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami ingin silaturahmi karena sebagai bendahara umum negara yang mengelola uang misalnya APBN sebesar Rp1.600-1.800 triliun," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 13 November 2014.
