VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menilai Indonesia sangat memerlukan skema penyediaan tenaga kerja yang diukur dengan pendekatan kebutuhan industrial atau demand side. Karena, upaya itu akan lebih berimbang dan dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roslani, mengatakan, selama ini pasar kerja di Indonesia lebih cenderung menerapkan pendekatan sisi penyediaan, yaitu tenaga kerja yang dididik setelah menjadi pekerja, dalam artian keterampilan pekerja belum sesuai dengan kebutuhan industrial.
Kondisi tersebut tidak efisien, sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 yang menunjukkan bahwa ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja belum mempunyai pekerjaan. Pada saat yang sama, dunia usaha masih mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan atau standar kompetensi industri dan perusahaan.
"Peluncuran program pemagangan antara dunia industri dan pemerintah dibuat sebagai jembatan antara kebutuhan dunia industri dan para pencari kerja. Melalui skema yang dibuat akan membuat pasar tenaga kerja di Indonesia bisa tumbuh dan memperkecil kesenjangan," ucap Rosan di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 21 Desember 2016.
Kemudian, ia mengungkapkan, untuk mengimplementasikan program pemagangan ini yang akan diresmikan pada Jumat, 23 Desember 206 oleh Presiden Joko Widodo, ada 2.648 perusahaan yang sudah siap menjadi tempat pemagangan terpadu untuk 2017.
Perusahaan ini meliputi lima kawasan yaitu di Karawang dan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Hampir tiap pekan, tim dari Kadin, Kementerian Ketenagakerjaan, dan tim Kementerian Koordinator Perekonomian terus berkoordinasi untuk ini," ujarnya.
Usai Libur Lebaran, Pemohon Kartu Kuning di Tangerang Capai 500 Orang per Hari
Lonjakan pemohon kartu kuning diprediksi terjadi pada Juni dan Juli 2024.
