E-KTP hingga Hoax Jadi 'PR' Pilkada Serentak
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Pilkada serentak sudah digelar dua kali. Tahap pertama Desember 2015, kemudian gelombang kedua, 15 Februari 2017. Pada tahap kedua, dari 101 daerah hanya Pilkada Provinsi DKI Jakarta yang berlanjut ke putaran dua.
Tak hanya Pilkada DKI, pelaksanaan pilkada serentak tahap kedua memiliki catatan sendiri. Dari aspek kesiapan hingga regulasi, gelombang dua dinilai lebih baik dan tertata dibanding tahap pertama.
Salah satu acuannya, angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih meningkat. Angka masyarakat yang tak memilih alias golput pun bisa menurun.
Harapan tinggi pun disematkan agar perhelatan pilkada tahap ketiga, Juni 2018, bisa dilaksanakan lebih baik. Keseriusan DPR yang tengah menggelar uji seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 diharapkan bisa direalisasikan dengan jauh dari kepentingan politik.
Begitupun langkah Kementerian Dalam Negeri terkait masalah pelayanan dan kehabisan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) harus segera ada solusinya.
Beberapa poin tersebut menjadi catatan bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu yang sedang dikebut DPR hingga maraknya kampanye hitam serta berita hoax juga jadi sorotan Perludem.
Bagaimana ulasannya, VIVA.co.id mewawancarai Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Jumat, 31 Maret 2017. Berikut petikannya.
Pilkada serentak tahap kedua sudah digelar, bagaimana dibandingkan dengan pilkada serentak 2015?
Secara keseluruhan, bisa kita lihat dari proses. Jadi, keseluruhan wilayah, kita bisa melihat secara parsial ada kejadian-kejadian khas di suatu daerah. Kalau tahap pertama, Desember 2015, ada 269 daerah itu, isu masing-masing daerah relatif sama.
Namun, 2015, kita ada catatan khusus. Karena beberapa daerah, pilkadanya tertunda. Ada lima daerah tertunda yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, dan juga Kota Manado. Ini dipengaruhi kisruh atau sengketa pencalonan yang tak selesai sampai hari pemungutan suara.
Pada Pilkada serentak tahap dua, Februari 2017, semuanya bisa serentak, tak ada yang tertunda. Kalaupun ada yang tertunda, itu tak melakukan pemungutan suara karena faktor logistik atau keterlambatan distribusi suara karena cuaca. Tapi, bukan daerah satu pemilihan, hanya beberapa tempat pemungutan suara.
