Melacak Uang Narkoba Harus Kreatif
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Kemudian untuk memvalidasi hal ini kami kemudian melakukan koordinasi dengan BNN, maupun Bareskrim untuk menindaklanjuti temuan ini.
Sejauh mana PPATK menelusuri perputaran uang dari hasil transaksi narkoba?
Para pelaku narkotika ini memang selalu kreatif dalam melakukan transaksinya sehingga dalam melakukan penelusuran transaksi keuangan mereka akan membuat jaring yang sangat luas melibatkan banyak orang yang satu sama lain terkadang tidak saling mengenal, dan transaksinya lintas batas negara.
PPATK akan menelusuri transaksi yang dilakukan oleh jaringan narkoba tersebut dengan bekerjasama Pihak Pelapor, antara lain di bank, perusahaan asuransi, pasar modal, KUPVA (kegiatan usaha penukaran valuta asing), KUPU dan pihak pelapor lainnya untuk meneliti transaksi orang atau pihak yang sedang dianalisis tersebut baik di dalam negari maupun di luar negeri, dengan bekerja sama dengan PPATK/FIU (Financial Intelligence Unit) negara lain untuk melakukan penelusuran atas dana yang masuk maupun keluar negeri.
Dari Informasi-informasi dan data yang diperoleh tersebut maka akan diolah dengan data yang ada sehingga dapat dilihat kemana, siapa saja dan aset apa saja yang diperoleh oleh pelaku narkotika ini baik yang di dalam negeri maupun di luar negari.
Apakah transaksi itu terkait erat dengan jaringan narkoba internasional?
Ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sebagian besar kasus terkait narkotika yang dianalisis PPATK menunjukkan adanya transfer dana keluar negeri hal ini kami duga merupakan transaksi pembayaran atas pembelian narkotika di luar negari.
Bagaimana PPATK bekerja sama dengan institusi terkait seperti BI dan perbankan serta otoritas di luar negeri dalam melacak perputaran uang dalam bisnis narkoba?
Dalam melakukan penelusuran transaksi keuangan, PPATK dapat menelusuri transaksi yang dilakukan pihak yang dianalisis di Pihak Pelapor, antara lain di bank, perusahaan asuransi, pasar modal, KUPVA, KUPU dan pihak pelapor lainnya.
Selain pihak pelapor, PPATK juga dapat melakukan kerjasama dengan regulator atau instansi lainnya di dalam negeri dalam melakukan penelusuran transaksi keuangan. Misalnya kerjasama dengan BI sehubungan dengan sistem pembayaran (transaksi kliring atau RTGS), kerjasama dengan BPN sehubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan serta kerjasama lainnya yang terkait asset tracing.
