- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Pemerintah telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara, atu BSSN. Badan baru itu diharapkan bisa menjadi mengoordinasikan divisi keamanan lintas bidang dan lembaga pemerintahan.
Chairman Program Born To Control, Eva Noor menyambut baik BSSN yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2017 pada 19 Mei lalu. Menurutnya, keberadaan BSSN merupakan langkah yang baik bagi penanganan siber di Tanah Air.
"Semoga, nantinya bisa mewadahi beberapa lembaga keamanan yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga sekarang ini dan tidak overlap. Supaya semua pihak terkait bisa sinergi dan tidak overlapping," kata Eva kepada VIVA.co.id, Senin 5 Juni 2017.
Eva setuju dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tentang BSSN. Setelah pembentukan ini, tahapan yang dilalui yakni masa transisi, dengan tujuan bisa membangun organisasi dan program yang baik.
Bos program ‘tentara’ siber Kominfo itu mengatakan, pemerintah seyogyanya tak berhenti dengan melahirkan badan dan peraturan terkait siber. Sebagai penguasa, pemerintah diminta untuk gencar menjalankan edukasi dan kesadaran kepada publik atas penggunaan teknologi informasi.
"Edukasi dan penyadaran itu harus jalan terus, karena kesadaran publik sama pentingnya untuk cyber security," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN pada 19 Mei 2017. BSSN dibentuk sebagai perluasan dan penataan dari Lembaga Sandi Negara.
Pembentukan lembaga non kementerian itu diapresiasi, sebab dengan demikian kini Indonesia punya otoritas yang bertanggung jawab dalam penanganan ranah siber.
Baca: Badan siber dibentuk, situs pemerintah harus lebih aman
Dalam pertimbangannya, pemerintah membentuk BSSN, lantaran menilai bidang keamanan siber telah menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital dan mewujudkan keamanan nasional.
Tugas BSSN, yakni melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
Untuk menjalankan tugas tersebut, BSSN menjalankan fungsi penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan teknis pada bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian proteksi e-commerce. (asp)
Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK Gandeng Asosiasi Profesi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga dan asosiasi profesi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC).
