- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo melantik sembilan komisioner baru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.
KPPU sempat menjadi masalah, karena batas akhir kepengurusan lama, adalah Desember 2017. Belum adanya komisioner baru, maka periode yang lama diperpanjang hingga Februari 2018.
Namun, hingga batas waktu perpanjangan, ternyata tidak ada juga komisioner baru yang terpilih. Hingga akhirnya, diperpanjang kembali.
Pengangkatan sembilan komisioner KPPU itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81 P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Komisioner KPPU. Keputusan itu ditetapkan tanggal 27 April 2018.
"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi membacakan sumpah dan diikuti sembilan komisioner.
"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab".
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan berita acara oleh sembilan komisioner baru itu, disaksikan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, mengacu uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi VI DPR, ada sembilan nama komisioner KPPU periode 2018-2023 yang terpilih. Sembilan nama itu, kemudian dibawa ke dalam forum paripurna dewan untuk disahkan.
Salah satu nama yang terpilih adalah Komisioner KPPU incumbent Chandra Setiawan.
Selain Chandra, ada Afif Hasbullah, Dinni Melanie, Guntur Syahputra Saragih, Kodrat Wibowo, Harry Agustanto, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, dan Yudi Hidayat.
Di saat bersamaan, juga dilakukan pelantikan terhadap Salman Al Farisi sebagai Dubes RI untuk Republik Afrika Selatan merangkap Kerajaan Lesoto, Kerajaan Swaziland dan Republik Bostwana, berkedudukan di Pretoria.
Pengangkatan Salman tertuang dalam Keppres Nomor 76P Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Keppres itu ditetapkan tanggal 25 April 2018.
