- Agus Rahmat/VIVA
VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2017 kepada Presiden Joko Widodo. BPK pun memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Alhamdulillah untuk dua tahun berturut turut pemerintah mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini sungguh patut kita syukuri dan saya ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh jajaran," kata Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin 4 Juni 2018.
Dari hasil audit tersebut ada dua entitas pemerintahan yang BPK tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).
"Tadi saya tanya (ke ketua BPK) siapa TMP, dua ini siapa. Satu KKP, dua Bakamla. Sekarang disebut, kami sekarang terbuka," kata Presiden Jokowi.
Meski kedua entitas itu disclaimer, Jokowi melihat secara umum bahwa ada peningkatan entitas pemerintahan yang mendapatkan opini WTP. Pada 2016, ada 74 entitas yang mendapatkan WTP. Sementara itu, untuk LKPP 2017 meningkat menjadi 80 entitas.
Sementara itu, yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2016 sebanyak 8 entitas. "Di 2017 (mendapatkan WDP) masih 6. Dan mendapatkan TMP menurun, 2016 ada 6, 2017 masih ada 2," kata Jokowi.
Dengan masih ada yang WDP dan disclaimer itu, Jokowi pun berharap LKPP 2018 akan ada perbaikan. Para menteri dan pejabat di lembaga terkait diminta memperhatikan serius masalah ini.
"Sekali lagi saya harap jumlah entitas yang mendapatkan WTP bertambah. Yang mendapatkan WDP dan TMP akan hilang, enggak ada," ungkapnya.
