- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok
VIVA – Kementerian Keuangan mengaku berkomitmen mendukung pembangunan jalan tol di Sumatera, dengan cara menyediakan sarana fiskal dalam bentuk jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan pinjaman dan penerbitan obligasi.
Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Riko Amir mengatakan, hingga 2017, pemerintah telah menerbitkan surat jaminan atas pinjaman PT Hutama Karya untuk pendanaan ruas Medan-Binjai senilai Rp481 miliar dan Palembang-Indralaya senilai Rp1,2 triliun.
Selain itu, juga telah diterbitkan surat jaminan atas obligasi PT Hutama Karya untuk pendanaan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp6,5 triliun.
"Saat ini. pemerintah dan PT Hutama Karya sedang melakukan proses konsultasi dalam rangka penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru-Dumai," kata Riko di Jakarta, Rabu 11 Juli 2018.
Ia mengatakan, pemberian jaminan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan bankability dari proyek jalan tol Sumatera, khususnya dalam rangka meningkatkan creditworthiness atas pinjaman dan penerbitan obligasi PT Hutama Karya, sekaligus memberikan kepastian calon investor.
"Proses pembangunan proyek jalan tol khususnya yang mendapatkan jaminan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, di mana beberapa seksi dari ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, serta Bakauheni-Terbanggi Besar telah beroperasi," katanya.
Ia melanjutkan, pemerintah terus melakukan evaluasi atas manfaat ekonomi dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera, misalnya seperti identifikasi dampak jalan tol terhadap pembangunan wilayah di sekitarnya serta potensi pengembangan di sepanjang proyek Jalan tol.
"Pemerintah, meyakini bahwa proyek Jalan tol di Sumatera tidak hanya meningkatkan konektivitas serta akses transportasi dan logistik, namun juga memberikan manfaat ekonomi dan multiplier effect," katanya. (asp)
