- Istimewa
VIVA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi menegaskan, 54 bidang usaha yang dilepas dari daftar negatif investasi (DNI) harus benar-benar dievaluasi seluruhnya.
Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia mengatakan, meski tidak semua bidang usaha dikatakan pemerintah bisa diinvestasikan 100 persen oleh asing, namun mayoritas bidang usaha tersebut adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Konsepnya 54 itu kalau ditanya bagaimana yang Hipmi perjuangkan, semua bagian. Menurut pandangan kami untuk izin yang ada enggak terlalu susah bagi UMKM itu bukan kebutuhan yang mendesak, yang mendesak adalah jangan ruang itu diberikan ke asing," kata dia di Jakarta, Jumat 23 November 2018.
"Pemerintah yang dibutuhkan dapat investor itu yang bukan ecek-ecek. Ngapain investor asing yang Rp15 miliar. Jangan cari urusan kecil-kecil kalau kemudian ada UU UMKM yang meyatakan Rp10 miliar di bawah enggak boleh masuk dari luar dari bangunan ini saya sampaikan kita ini pengusaha banyak akal," katanya menambahkan.
Dia menganggap, UMKM harus terus diperjuangkan lantaran sumbangsihnya bagi ketahanan ekonomi Indonesia sangat besar sejak krisis 1998 terjadi. Pada saat itu, meski pelaku usaha pontang panting jatuh bangun bertahan, namun tidak akan lari dari Indonesia sebagaimana yang dilakukan pelaku usaha besar.
"UMKM satu-satunya benteng Indonesia keluar dari krisis. Kita tahu 98 UMKM banyak dipolisikan karena kredit macet dan sebagainya, tapi mereka enggak lari. Saat ini, dari total jumlah usaha 99,3 persen adalah UMKM," katanya menegaskan.
Lebih jauh, dia menduga, kebijakan ini pada dasarnya bukan merupakan hasil keputusan Presiden Joko Widodo, melainkan kesalahan menterinya yang tidak benar dalam menangkap arahan presidennya. Lantaran, Jokowi dikatakannya sangat pro UMKM, terlihat dari kebijakannya yang memotong pajak UMKM hingga 0,5 persen.
"Kebijakan yang begini baik, diterjemahkan pembantu-pembantunya tidak memihak ke UMKM. Pak Jokowi itu punya niat baik untuk mendukung UMKM. Jangan sampai kebijakan ini dibuat seolah-olah ini kebijakan Pak Jokowi. Kalau itu yang terjadi sama dengan mencemarkan nama baik beliau," ucapnya.
