Utang Terus Jadi Polemik Jelang Pilpres, Apa Benar Ancam Ekonomi RI?

Polemik soal utang Indonesia terus bergulir menjelang pemilihan presiden 2019 hingga berujung pada tudingan calon presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian Keuangan adalah "Kementerian Pencetak Utang".

Pekan lalu, Prabowo mengatakan, menteri keuangan saat ini gemar dan bangga mencetak utang. Namun, kata Prabowo, yang disuruh membayar utang orang lain.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan pun ramai-ramai angkat bicara soal tudingan ini.

‘Utang masih dalam batas aman’

Kementerian Keuangan memaparkan dalam laporan bertajuk  "bahwa total utang pemerintah sampai akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp4.418,3 triliun. Itu artinya, terdapat penambahan utang sebesar Rp1.809,6 triliun utang sejak Joko Widodo menjadi presiden.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa utang Indonesia masih dalam batas aman, mengacu pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

" Debt to GDP ratio sepengetahuan saya itu 30%, enggak tinggi. Tapi kita tidak katakan mau sembrono. Kan enggak juga. Kita harus hati-hati, defisit makin diperkecil. Apakah dengan defisit kemarin Rp 1,7 triliun itu besar? Apakah itu berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya enggak lah," kata Sri Mulyani (23/1) sebagaimana dikutip dari detik.com.