- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah gencar mencari dana untuk membiayai penanganan perubahan iklim yang dipicu emisi CO2. Ia mengakui, perubahan iklim ini akan dapat memengaruhi pemulihan ekonomi Indonesia.
Tantangan perubahan iklim ini terhadap ekonomi dinilainya sama seperti dampak COVID-19. Sebab, dampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh negara, seperti kenaikan permukaan air laut hingga perubahan musim yang tidak menentu.
"Frekuensi terjadinya cuaca ekstrem dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Frekuensi bencana seperti hidrometeorologi akan sebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor," kata dia secara virtual, Selasa, 30 Maret 2021.
Mengutip Laporan Kesenjangan Emisi yang diluncurkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) Sri mengatakan, peningkatan suhu permukaan global 1,1 persen dari suhu pra industrialisasi akan memberikan dampak yang sangat signifikan.
Apalagi, data terbaru, dia melanjutkan, meskipun negara-negara dunia kini komitmen untuk mengurangi emisi CO2, dunia masih akan menghadapi kenaikan suhu udara yang sangat signifikan, yaitu mencapai 3,2 derajat celsius pada 2030.
"Kenaikan 3,2 derajat ini jauh melebih tingkat threshold 1,1 persen yang merupakan sebuah threshold yang dianggap mengancam dunia. Oleh karena itu kita perlu terus jaga karena dampaknya akan sangat luar biasa bagi perekonomian dan masyarakat kita," ucap dia.
Untuk itu, Sri menekankan, pemerintah membutuhkan upaya bersama dari seluruh pihak untuk menghadapi perubahan iklim ini. Dana untuk menghadapi perubahan iklim ditegaskannya tidak hanya bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Isu penting untuk bisa mengatasi climate change adalah isu pendanaan. Memang tidak hanya fiskal atau APBN yang bertanggung jawab untuk atasi climate change, saat ini dunia berupaya agar sumber-sumber pendanaan bisa terus ditingkatkan," papar dia.
Sebelumnya, Sri juga pernah menyampaikan bahwa berdasarkan Second Biennial Update Report (2nd BUR) 2018, Indonesia diperkirakan membutuhkan pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim sebesar Rp3.461 triliun hingga 2030.
"Berarti per tahunnya saja setidaknya kita memerlukan Rp266,2 triliun," kata Sri sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Maret 2021.
Dari kebutuhan anggaran ini, APBN ditegaskannya hanya dapat memenuhi 34 persennya atau Rp86,7 triliun per tahunnya. Ini telah direalisasikan ke dalam pendanaan anggaran perubahan iklim atau Climate Budget Tagging (CBT) sejak 2016 sampai dengan 2020.
