Hashim Tegaskan Tak Akan Jual Lahannya untuk Ibu Kota Negara Baru
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemilik Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa tidak akan memberikan atau menjual lahan seluas 173 ribu hektare di Kalimantan Timur untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Karena, Hashim mengaku pernah menghibahkan lahan seluas 93 ribu hektare kepada negara pada 2013.
"Saya tidak ada menjual atau memberikan ke Pemerintah. Saya sudah memberikan ke negara seluas 93 ribu hektare pada 8 tahun lalu. Saya merasa tidak punya kewajiban untuk menyerahkan lagi," kata Hashim saat jumpa pers virtual pada Selasa, 8 Februari 2022.
"Waktu itu, saya memberikan (lahan) tanpa ada kompensasi. Tidak apa-apa, itu kewajiban saya waktu 2013," tambahnya.
Saat ini, Hashim memiliki lahan seluas 173 ribu hektare. Dengan rincian, berupa hak pengusahaan hutan (HPH) sekira 447 hektare, dan hak guna bangunan (HGB) seluas 266 ribu hektare ketika beli tahun 2007.
Pada 2013, ia melepaskan 93 ribu hektare untuk masyarakat setempat secara gratis. Lalu lahan itu dipakai seperlunya seizin dari kepala daerah.
"Saya sudah rencana kembangkan untuk penanaman kembali atau reboisasi secara tumpang sari. Sebagian dari 173 ribu hektare waktu saya beli, sekira 120 hektare hutan rusak, hutan degradasi dan sisanya 50 ribu hektare masih bagus," ungkapnya.
"Saya merawat dan saya menjaga sebagai tempat konservasi. So, tujuan saya adalah kembangkan hutan dan HGB saya miliki termasuk properti dengan kebutuhan di Ibu Kota nanti," jelas dia.
Hashim pun meluruskan adanya kesalahpahaman informasi yang diperoleh masyarakat. Menurut dia, ibu kota baru itu hampir semuanya akan dibangun di lahan yang tidak termasuk hutan milikinya.
Memang, rencana ada sedikit sebagai penyangga tapi hampir semuanya itu terletak di wilayah yang dimiliki HPI atau hutan tanaman industri, alias IPCI Hutan Manunggal (IHM).
"So, mungkin yang harus ditanyakan adalah pemilik IHM, karena hampir semuanya Ibu Kota baru akan dibangun di lahan beliau. Saya kira lebih tepat ditanyakan ke penggunaan lahan, atau rencana penggunaan lahan itu ditanyakan ke pemilik perusahaan IHM," ujarnya.
Lokasi Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara, akan menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Penyedia air bersih di Kalimantan Timur
Hashim, yang merupakan adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan Perusahaan Arsari Group rencana sebagai penyedia air bersih untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur jauh sebelum penunjukan ibu kota negara di Penajam Paser Utara (PPU).
Awalnya, kata dia, Arsari Group yang berada di PPU mencari sumber air untuk kebutuhan perusahaan. Tahun 2016, Arsari Group menunjuk konsultan air dari Belanda, Witteveen Bos untuk melihat seberapa banyak potensi pasokan air yang dimiliki untuk kegiatan usahanya di sana.
"Berdasarkan hasil studi kelayakan Witteveen Bos, ternyata di wilayah kami topografy-nya sangat mendukung untuk dibangun bendungan yang bisa menghasilkan air melimpah. Karena itu, kami akhirnya berencana untuk memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur agar kami bisa punya peran membantu memasok air bersih yang saat ini masih terbatas di sana," jelas dia.
Berdasarkan hasil tersebut, kata dia, target distribusi air bersih selain untuk keperluan industri perusahaan, juga bisa untuk masyarakat dan industri di Balikpapan, Samarinda dan kota sekitarnya. Nah, keinginan untuk menyediakan air bersih sudah direncanakan sejak tahun 2016.
"Kami ingin menjadi penyedia air bersih bagi warga masyarakat PPU dan Balikpapan serta daerah (Kaltim) lainnya dipakai untuk kebutuhan seperti MCK, memasak, dan bahkan industri," ucapnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menandatangani kontrak untuk proyek air bersih di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara. Menurut dia, Pemerintah masih menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang IKN termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak).
"Kontrak belum ada dan proyek belum dimulai, karena kita masih menunggu undangan untuk mulai negosiasi, tarif juga belum diputuskan. Saya diminta tunggu dulu oleh Pemerintah dalam hal ini Bappenas, prioritas Ibu Kota baru. Tujuan saya tadinya supply (air bersih) untuk Balikpapan dan Samarinda, bukan ibu kota. Karena waktu itu belum ada Ibu Kota," katanya.
Tentu, harapan Hashim secepatnya proyek air bersih untuk Ibu Kota Negara ini dibahas dengan pemerintah. Sebab, kata dia, mungkin ada empat sampai enam perjanjian atau kontrak yang akan ditandatangani secara terpisah untuk proyek air bersih di Kalimantan Timur ini.
"Mereka pikir ada beberapa kontrak, yakni kontrak 1 dengan Ibu Kota baru, satu kontrak dengan kota Balikpapan, kontrak terpisah dengan Kota Samarinda, setelah itu dengan Tenggarong dan satu kontrak yang terpisah lagi dengan Penajam Paser Utara," kata dia.
Hashim memprediksi, bakal lama menunggu kabar dari Pemerintah terkait pembahasan kontrak air bersih ibu kota baru. Akan tetapi, Balikpapan dan Samarinda tidak bisa menunggu karena sudah ada penduduk yang menderita air kotor. Kemungkinan, kata dia, Hashim akan langsung bahas kontrak dengan Balikpapan dan Samarinda jika Pemerintah membuatnya lama menunggu.
"Terus terang saja, yang duluan kan Balikpapan. Mereka sudah minta air kepada saya sejak 2016, kasihan. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama untuk Ibu Kota. Kalau Ibu Kota terlalu lama, ya saya kembali ke Balikpapan dan Samarinda dulu. Mungkin, ibu kota harus tunggu ya," tegasnya.
