Jokowi Bahas Tiga Isu Utama APBN 2023 di Sidang Kabinet Paripurna

Presiden Jokowi.
Sumber :
  • Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.

VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 secara sangat hati-hati. Sebab, saat ini dunia masih dihadapkan pada situasi pandemi dan penuh ketidakpastian.

Menkes: Kalau Mau Mencapai Indonesia Emas 2045, Masyarakat Harus Sehat dan Pintar

"Kita akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati, dengan satu, tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang kita harapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal dan yang kedua, muncul tantangan-tantangan baru yang harus kita waspadai," kata Sri usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 16 Februari 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta.

Photo :
  • ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris.
Airlangga Respons PDIP: Jokowi-Gibran Masuk Keluarga Besar Golkar, Tinggal Formalitasnya Saja

SKP yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut membahas tiga isu utama, yaitu Penanganan Pandemi COVID-19, Tema dan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Terkait pemulihan ekonomi, Sri mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang pulih dengan cukup cepat. Dalam lima kuartal, Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP Indonesia dapat kembali pada level sebelum pandemi. 

Jokowi Akui 90 Persen Bahan Produksi Farmasi Masih Impor

Sementara itu, banyak negara ASEAN maupun negara berkembang lainnya di dunia yang belum mencapai level sebelum COVID.

"GDP kita secara level tingkat sudah mencapai pre-COVID level atau bahkan di atasnya. Itu didukung oleh pemulihan, baik sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksinya, yaitu manufaktur, perdagangan, dan bahkan konstruksi juga sudah mencapai pre-pandemi level," ujarnya.

Lebih jauh, Sri juga menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi makro Indonesia di tahun 2023 akan terus mendorong pemulihan, yang tidak hanya bergantung pada APBN tetapi juga dari berbagai sumber pertumbuhan lainnya.

"APBN tetap akan suportif, namun sekarang peranan dari nonAPBN menjadi penting," kata Sri.

Sri mengungkapkan, salah satu sumber pertumbuhan yang dapat didorong adalah dari sektor perbankan melalui penyaluran kredit. Ia menyampaikan, pertumbuhan kredit yang sempat terkontraksi pada tahun lalu saat ini sudah mulai pulih dan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen.

"Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya