- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun tol Puncak Bogor, hingga Kabupaten Cianjur guna mengurangi kemacetan di jalur wisata di daerah itu. Saat ini proyek itu masih tahap pra feasibility study atau studi kelayakan.
Rencana itu pun menuai sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.
"Tol merusak lingkungan sehingga untuk menyelesaikan masalah puncak itu masih bisa dengan cara lain yang sebenarnya sudah ditawarkan membangun publik transportasi. Ada manajemen lalu lintas tambahannya," ujar Djoko dihubungi VIVA, dikutip, Kamis, 23 Juni 2022.
"Karena angkutan umumnya di sana juga sudah buruk-buruk. Harusnya transportasi umum seperti transpakuan itu melayani hingga kawasan Puncak," tambahnya.
Djoko menyangkan, opsi tersebut ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Padahal, kota tetangganya Kota Bogor, sukses menata kemacetan dengan trans Pakuan.
"Tahun 2021 waktu itu Pemkab Bogor tolak mentah-mentah sayang itu. Padahal tujuannya bukan sekadar untuk Puncak, tetapi merambah ke perumahan perumahan lainnya. Itu menyejahterakan para pengemudinya operatornya tidak perlu cari setoran dapat subsidi 100 persen dari Pemerintah," katanya.
Djoko mengatakan, pembangunan Tol melalui proses panjang melalui Perda dan Anggota DPRD di Kabupaten Bogor. "Membangun tol di Puncak itu dalam peraturan daerahnya dari tata ruang belum ada. Sehingga harus mengubah Perda lewat anggota dewan," jelasnya.
Lalu lintas padat menuju Puncak, Bogor pada libur long-weekend
- VIVA/Muhammad AR
Yang menjadi utama, kata Djoko, menambah kerusaka alam di wilayah Puncak. Pun, membuat penanganan lingkungan yakni bendungan yang dibangun akan sia-sia.
"Kedua itu bisa merusak taman nasional. Puncak itu wilayah tangkapan air hujan. Kalau makin dibuka nanti makin besar sehingga Jakarta semakin banjir. Sisi lain di Puncak sudah dibuat bendungan untuk menampung air, nantinya bakal jadi pekerjaan sia-sia nantinya bahkan membuat rusak lingkungan," jelasnya.
Dari analisa keuangan, pembangunan jalan tol akan melibatkan investor namun merusak lingkungan. Sementara, opsi menggunakan jalan layang dan pelebaran jalan Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup.
"Semua sudah untuk pembangunan luar Jawa masih banyak yang butuh dibangun," jelasnya.
