- Dokumentasi BSI.
VIVA Bisnis – Pemerintah bersama DPR RI berencana untuk mengubah status Bank Syariah Indonesia (BSI), menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, hal itu dinilai kurang bijaksana untuk dilakukan saat ini, karena pemerintah harus menganggarkan dana belasan triliun rupiah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di BSI.
Pengamat perbankan dari UGM, Eddy Junarsin menegaskan, pemerintah harus lebih fokus dalam mengantisipasi kondisi perekonomian nasional saat ini, yang penuh tekanan dan ancaman dari inflasi dan resesi pasca kenaikan harga BBM.
Dia mengaku sebenarnya sangat mendukung BSI menjadi bank BUMN, sejajar dengan sejumlah bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Namun, hal itu setidaknya harus menunggu momentum yang tepat.
Baca juga: Kamaruddin ke 2 Eks KPK Pembela Sambo: Jangan Rancang Kebohongan
"Mengingat kondisi keuangan negara yang sangat terbatas dan masih banyak BUMN lain yang tengah dibelit kesulitan keuangan, akan lebih bijak perubahan status BSI menunggu longgarnya kondisi keuangan negara dan pulihnya perekonomian nasional," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis 29 September 2022.
Eddy menambahkan, status BSI menjadi BUMN adalah sebuah keniscayaan. Namun, Dia mengingatkan agar pemerintah jangan tergesa-gesa, karena harus memperhatikan banyak hal. "Agar perubahan status BSI menjadi BUMN itu berjalan baik," ujarnya.
Eddy mengatakan, situasi ekonomi saat ini masih bergejolak. Dimana, dampak pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu pemicu kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global.
Saat ini, lanjut Eddy, tingkat inflasi di Amerika dan Eropa tengah melonjak tinggi. Sehingga, Sebagian besar negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia juga sedang ‘sakit’, dan hal itu akan berdampak pada penurunan permintaan barang-barang asal Indonesia.
Logo Bank Syariah Indonesia (BSI)
- Istimewa
"Saat ini semua negara lebih concern untuk memulihkan perekonomiannya masing-masing, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengamankan situasi ekonomi. Termasuk Indonesia, saya kira harus berhati-hati menghadapi ancaman resesi ekonomi ini," kata Eddy.
"Selain ancaman resesi ekonomi, ada sejumlah BUMN yang sekarang ini dalam kondisi sulit. Salah satunya adalah Garuda Indonesia, yang dibelit utang triliunan rupiah. Pemerintah akan lebih baik fokus menyehatkan BUMN yang sudah ada, ketimbang mendirikan BUMN baru dalam situasi seperti sekarang," ujarnya.
Diketahui, Menteri BUMN, Erick Thohir, sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya porsi saham pemerintah sudah ada di BSI. pemerintah memiliki satu lembar saham di BSI, sementara sisanya ada porsi BRI, BNI, dan Bank Mandiri dengan kepemilikan terbesar sekitar 50 persen.
Satu lembar saham pemerintah di BSI ini dianggap sebagai syarat, yang bisa memberikan kesan bahwa ada kendali pemerintah terhadap BSI disamping saham dari tiga bank BUMN tadi.
"Kan BSI udah punya saham merah putihkan," kata Erick saat ditemui di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 20 September 2022.
