- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak hingga mencapai kurang lebih Rp200 triliun pada tahun ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Untuk itu, Kementerian Keuangan meminta agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menghemat anggaran belanja negara.
Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar menyatakan bahwa langkah koordinasi dengan para kepala daerah dilakukan untuk menyelaraskan program penghematan anggaran demi pemecahan permasalahan tersebut.
"Ini sudah terjadi dialog dan sinergi dengan pemda-pemda yang memiliki satu visi," ujarnya di Jakarta, Rabu 6 Februari 2013.
Solusi yang dihasilkan antara lain membuat transportasi massal yang memadai di daerah-daerah. Dengan demikian, diharapkan penggunaan kendaraan pribadi dapat berkurang dan diikuti dengan penghematan BBM bersubsidi.
"Misalnya, keinginan pemerintah DKI Jakarta membangun MRT (mass rapid transport). Di samping, kita melihat ada perbaikan infrastruktur, Pemda DKI juga bisa ikut menghemat BBM subsidi asal semua dilakukan dengan good governence (tata kelola) yang baik," tambahnya.
Dukungan pemerintah pusat, menurut Mahendra, tidak hanya dari segi pembiayaan. Pendampingan pun akan dilakukan, jika Pemda belum dapat menerapkan prinsip good governence yang baik.
Dia mengaku bahwa itu semua dilakukan untuk menjamin program yang dikerjakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. "Tetapi bukan asal dukung-mendukung saja. Harus disertai dengan good governance," kata Mahendra. (asp)
Klarifikasi Pastor di Ruteng NTT Usai Dituding Selingkuhi Istri Orang
Pastor di Keuskupan Ruteng NTT yang dikabarkan menghilang setelah tertangkap basah sedang berduaan dengan perempuan istri orang di dalam kamar akhirnya klarifikasi
