VIVA.co.id - Pemerintah telah menetapkan pagu anggaran dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun. Namun, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai RAPBN yang ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum cukup untuk melaksanakan program nawacita yang selama ini menjadi program Jokowi.
Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi, Selasa 18 Agustus 2015, mengatakan Nota RAPBN 2016 yang dicanangkan Jokowi masih memberikan kesan nawacita setengah tiang. Hal itu, karena dalam nota tersebut kenaikkan dana transfer daerah tidak diberikan secara langsung ke daerah.
"Transfer daerah memang mengalami peningkatan. Dana desa meningkat, namun difokuskan pada alokasi khusus di kementerian, sehingga masih terpusat," ujar Apung di kawasan Menteng, Jakarta.
Dia menjelaskan, dalam RAPBN 2016, terdapat peningkatan signifikan pada transfer ke daerah dan desa dibandingkan APBNP 2015, yakni Rp782 triliun, atau naik Rp117 triliun dari Rp664 triliun. Dari alokasi tersebut, dana transfer ke daerah sebesar Rp91 triliun dan dana desa sebesar Rp47 triliun.
"Kenaikkan ini patut mendapatkan apresiasi. Namun, dengan dana yang besar seperti ini, apakah sudah ada kesiapan dari daerah sendiri dalam mengelolanya. Masih terkesan setengah tiang, karena kenaikan dana transfer daerah tidak diberikan langsung ke daerah namun, dana alokasi khusus (DAK) melalui kementerian," kata Apung
Tak hanya itu, lanjut Apung, implementasi ini juga belum adanya dukungan berupa perbaikan revisi undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang masih menciptakan ketimpangan daerah.
"Selain itu, daerah juga dirasa masih ketergantungan dengan pendapatan dari pusat. Karena itu, transfer dana ke daerah harus diformasikan lagi, agar jangan terjadi ketergantungan daerah dengan pusat. Perlu dukungan revisi aturan hubungan keuangan pusat ke daerah," ujarnya. (asp)
Efisiensi, Penghematan Kementerian PUPR Rp8,4 Triliun
Di sisi lain, mendapat tambahan Rp2,5 triliun untuk Asian Games.
