RUU Berita Palsu Malaysia Dikhawatirkan Batasi Kebebasan

"Kalau mengikuti yang menjadi pengalaman kami, selalu bila ada kontrol macam ini, seperti menahan orang atau undang-undang penghasutan atau yang semacam itu, mereka (pemerintah) menggunakannya lebih untuk mengendalikan orang dibanding untuk mempertahankan atau melindungi demokrasi."

Maksud dari RUU juga dianggap tidak terlalu jelas sehingga sebagai kelompok pegiat hak asasi, Suhakam menentang semua hal yang membatasi ekspresi demokrasi, apalagi dalam hal RUU Berita Palsu, Suhakam tidak diajak untuk berkonsultasi.

"Ini sudah menjadi kebiasaan. Dalam mandat kami di parlemen, mereka (pemerintah) harus meminta saran kami namun mereka tidak pernah meminta saran."

Tan Sri menyadari berita palsu menjadi masalah bagi semua orang di semua negara namun masalah itu tidak bisa ditangani lewat undang-undang larangan saja.

"Anda harus mendidik orang, Anda harus membuat orang mengerti untuk bertanggung jawab. Namun pemerintah Malaysia tidak pernah bertanya pada kami, dan juga lembaga lain, termasuk NGO, terkait berita palsu."

Kubu oposisi juga menyatakan penentangan atas RUU yang hampir pasti akan disahkan oleh parlemen itu.

"Sekarang kerajaan (pemerintah) diberikan tugas untuk mengatakan bahwa sesuatu berita yang sudah dikeluarkan itu adalah betul ata pun palsu," jelas Charles Santiago, anggota parlemen dari Partai Tindakan Demokratik dalam wawancara dengan BBC Indonesia.