Kashmir: Setahun Terkunci dan Kehilangan Otonomi
- dw
Politisi muda dari Partai Demokrasi Rakyat (PDP) Kashmir, Waheed Ahmad Para ditahan selama enam bulan akibat protes kerasnya menentang langkah New Delhi. Selain Para, mantan menteri utama Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti dan Omar Abdullah juga ikut ditahan.
Penahanan mereka dilakukan di bawah Undang-Undang Keamanan Publik India (PSA), yang memungkinkan seseoarng ditahan hingga satu tahun ke depan tanpa jaminan atau proses pengadilan.
Kelompok Warga Peduli, sebuah organisasi aktivis yang dipimpin oleh mantan Menteri Keuangan India Yashwant Sinha menuntut pembebasan para politisi Kashmir itu.
"Kami menemukan bahwa tindakan New Delhi telah menyebabkan kejutan, trauma, dan penghinaan di antara penduduk setempat [di Kashmir]. Kemarahan yang membara atas ketidakberdayaan mereka tetap ada," kata Sinha kepada DW.
Berbicara kepada DW, Para menggambarkan penahanan itu sebagai "penghinaan pribadi," dan mengatakan penindasan pemerintah India terhadap para pemimpin lokal mengakibatkan "kelumpuhan politik" di wilayah tersebut.
"Banyak yang terjadi dan kami tidak dapat melakukan apa-apa, berbicara atau menentang," katanya di Srinagar, menambahkan bahwa Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India tidak memiliki banyak dukungan politik di Kashmir.
