Kashmir: Setahun Terkunci dan Kehilangan Otonomi

Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa pencabutan status khusus diperlukan untuk menghentikan konflik dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kashmir.

Meskipun New Delhi mengklaim kemajuan ekonomi telah terjadi di Kashmir selama setahun terakhir, Sheikh Ashiq, Presiden Kamar Dagang dan Industri Kashmir, mengatakan kepada DW bahwa wilayah tersebut mengalami kerugian senilai lebih dari €4,5 miliar (Rp 77,5 triliun) selama setahun lalu.

"Jumlah ini adalah perkiraan kasar kami. Satu demi satu penguncian wilayah telah menyebabkan hampir 500.000 orang menganggur, yang merupakan kekhawatiran terbesar kami. Kami berada pada titik di mana kami tidak memiliki kapasitas keuangan sekarang," kata Sheikh, menambahkan krisis ekonomi separah itu belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ada keresahan di masa lalu juga, tetapi situasi ini aneh. Kami telah mencapai titik di mana kami benar-benar hancur," katanya.

Para juga berbagi pandangan yang serupa. "Selama setahun terakhir tidak ada pembangunan, tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada pariwisata," katanya. "Kamu tidak akan pernah bisa memenangkan dukungan populasi dengan menahan dan mengalahkan mereka."

Keamanan rapuh

Selama setahun terakhir, pemerintah PM Modi juga telah mengesahkan banyak undang-undang baru yang menurut penduduk setempat bertujuan untuk menggeser demografi di wilayah mayoritas Muslim.