- Dok.Pribadi
VIVA – Partai berkuasa Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, mengklaim kemenangan setelah pemilu demokratis digelar di negara itu. Pemilu demokratis digelar sejak junta militer berakhir di Myanmar pada 2011.
Dilansir dari Channel News Asia, Selasa, 10 November 2020, Juru Bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengatakan, penghitungan suara tidak resmi menunjukkan pihaknya memenangi 322 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru, meski hasil dari komisi pemilihan belum dirilis.
Suu Kyi memiliki citra buruk di mata internasional atas tuduhan genosida terhadap Muslim Rohingya. Namun, ia masih dicintai oleh sebagian rakyat Myanmar.
Pun, rakyat Myanmar sudah memberikan suara sejak hari Minggu lalu, di tengah pandemi COVID-19.
Baca Juga: Rohingnya Tak Punya Hak Pilih dan Mencalonkan di Pemilu Myanmar
Banyak pihak menyebut penting untuk mempertahankan cengkeraman NLD atas kekuasaan, untuk mengimbangi pengaruh militer dalam politik selama setengah abad terakhir.
Aung San Suu Kyi yang juga dikenal sebagai 'Mother Suu', memimpin sebagai penasihat negara dan memiliki pengaruh kuat di negaranya.
Kritikus mengatakan, dia menjalankan kabinet dengan sikap otoriter dan tidak bertindak cukup jauh, untuk menantang pelanggaran militer.
Terlepas dari masalah lama seperti reformasi konstitusi, namun partai berkuasa tetap bersekutu dengan militer pada masalah-masalah utama termasuk konflik di daerah etnis dan krisis Rohingya.
Partai NLD memang sudah diprediksi memenangi pemilihan nasional di Myanmar yang berlangsung pada Minggu, 8 November 2020.
Pemilu di Myanmar ini merupakan yang kedua dilaksanakan sejak junta militer berakhir pada 2011. Saat Pemilu 2015, partai besutan Suu Kyi mengklaim kemenangan telak yang mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan militer.
Dikutip dari Globalnews, para pendukung partai NLD yang berkuasa di Myanmar itu menyambut suka cita hasil pemilu yang menunjukkan kemenangan.
Meski Aung San Suu Kyi sudah diprediksi memenangi pemilu Myanmar, tapi sebagian wilayah termasuk daerah etnis Rohingya di Rakhine tidak menyelenggarakan pemungutan suara. Alasannya karena faktor keamanan. Etnis Rohingya tak punya hak pilih di pemilu Myanmar.
PDIP Siap Usung Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Risma Tak Masuk Rekomendasi
Figur Khofifah Indar Parawansa tengah laris manis menuju Pilgub Jawa Timur 2024.
