- Kemenlu RI
VIVA – Indonesia telah mengakhiri keanggotaannya sebagai Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terhitung sejak Desember 2020. Keanggotaan RI dijalankan dengan optimal untuk perdamaian dan stabilitas dunia.
"Dengan mengambil tema besar “Investing in Peace and Sustaining Peace", Indonesia terus memperkokoh karakter dan kepemimpinannya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), Rabu 6 Januari 2021.
Selama menjadi anggota DK PBB, banyak resolusi dan capaian yang berhasil diusung oleh Indonesia. Salah satunya memprakarsai Resolusi 2538 mengenai women in peacekeeping yang didukung oleh 97 negara.
"Ini menjadi resolusi pertama DK PBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian," kata Retno.
Indonesia juga menginisiasi resolusi di Majelis Umum PBB mengenai ekonomi kreatif dan menjadikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif bagi Pembangunan Berkelanjutan.
Untuk isu Afghanistan, Indonesia aktif mendorong perundingan damai. Dalam hal ini, Indonesia hadir dalam kesepakatan antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, pada 29 Februari 2020 lalu.
Sementara itu dalam keanggotaan di Dewan HAM PBB sejak satu tahun terakhir, Indonesia telah mengusung dua resolusi yaitu hak pekerja kaum muda dan penguatan kerja sama teknis dalam pemajuan HAM.
"Diplomasi juga bergerak dalam penguatan perempuan dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi, hingga pembentukan Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network," imbuhnya.
Mulai tahun ini, Indonesia akan memulai keanggotaan pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Indonesia memiliki beberapa prioritas dalam keanggotaan ini, di antaranya memperkuat sektor UMKM pascapandemi dan mendorong pencapaian SDGs pascapandemi dan memajukan agenda ketahanan nasional.
