- pbs.org
VIVA – Pemerintah Indonesia mendesak agar semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan dialog, dalam menghadapi permasalahan yang ada. Desakan tersebut disampaikan usai insiden penahanan pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dalam upaya kudeta militer.
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 1 Februari 2021.
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas perkembangan politik terakhir yang terjadi di Myanmar.
Baca juga: Penjarakan Pemimpin Nasional, Militer Myanmar Ambil Alih Pemerintahan
Terkait hal ini, Indonesia menggarisbawahi bahwa perselisihan yang terjadi terkait hasil pemilihan umum sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hukum yang ada.
"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional," lanjut pernyataan itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suu Kyi dan beberapa tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan oleh militer Myanmar pagi tadi waktu setempat.
Setelah penahanan, militer juga menetapkan keadaan darurat dan memegang kekuasaan di bawah perintah Panglima Militer Jenderal Ming Aung Hlaing.
Pihak militer menuduh ada kecurangan dalam pemilu yang digelar pada November 2020 lalu yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi dengan kemenangan telak. Pekan lalu, isu kudeta militer pun sudah semakin santer terdengar.
Militer Myanmar kemudian mundur dan mengatakan komentar dari Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, telah disalahpahami. Namun selama akhir pekan kemarin, polisi bersenjata berpatroli di perumahan tempat anggota parlemen dikarantina jelang pembukaan parlemen.
Partai NLD menang telak dalam pemilu November, mengamankan 396 dari 476 kursi, sehingga membuat Aung San Suu Kyi kembali memimpin selama lima tahun ke depan. Sementara Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, hanya memenangkan 33 kursi.
Oposisi yang berpihak pada militer menentang hasil pemilu itu. Militer pun mengklaim telah menemukan 8,6 juta kasus penipuan. Meski demikian, Komisi Pemilihan Myanmar membantah adanya kecurangan, meski mengakui ada 'kekurangan' dalam daftar pemilih.
