VIVA – Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon telah mengumumkan rencana untuk referendum kedua untuk kemerdekaan Skotlandia yang akan diadakan pada bulan Oktober tahun depan.
Nicola juga berjanji untuk mengambil tindakan atau langkah hukum jika pemerintah Inggris mencoba untuk menghalangi referendum atau pemungutan suara nantinya.
Sturgeon mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah Skotlandia, yang dipimpin oleh Partai Nasional Skotlandia yang pro-kemerdekaan akan menerbitkan RUU referendum. RUU tersebut nantinya akan menguraikan rencana untuk pemungutan suara pemisahan diri Skotlandia dari Inggris Raya yang akan berlangsung pada 19 Oktober 2023.
Dia juga mengatakan bahwa akan menulis surat kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk izin mengadakan referendum konsultatif, hal tersebut juga membuatnya berencana untuk mendapatkan perlindungan dari otoritas hukum jika Inggris memblokir rencana tersebut.
“Apa yang tidak ingin saya lakukan dan apa yang tidak akan pernah saya lakukan adalah membiarkan demokrasi Skotlandia menjadi tawanan Boris Johnson atau perdana menteri mana pun,” kata Sturgeon yang merupakan anggota parlemen di Parlemen Skotlandia.
Para referendum 1 para pemilih di Skotlandia yang berpenduduk sekitar 5,5 juta menolak kemerdekaan pada 2014.
Namun pemerintah semi-otonom Skotlandia mengatakan kepergian Inggris dari UE, yang ditentang oleh mayoritas warga Skotlandia, berarti pertanyaan mengenai referendum itu harus diajukan kembali, tentunya itu dengan pemungutan suara kedua.
Boris Johnson dan Partai Konservatif berkuasa, yang merupakan oposisi di Skotlandia, sangat menentang referendum itu dilakukan, dengan mengatakan masalah itu telah diselesaikan pada tahun 2014 ketika orang Skotlandia memilih menentang kemerdekaan sebesar 55 persen suara berbanding dengan yang ingin kemerdekaan sebesar 45 persen.
Boris sebelumnya menolak untuk mengeluarkan perintah , yang memberikan wewenang kepada parlemen Skotlandia untuk mengadakan referendum.
Sturgeon mengatakan bahwa legalitas referendum tanpa perintah seperti itu dari pemerintah Inggris ditentang, jadi dia telah meminta advokat atau petugas hukum senior Skotlandia untuk merujuk pertanyaan itu ke Mahkamah Agung Inggris.
Jika pengadilan menemukan parlemen Skotlandia tidak dapat mengadakan referendum kemerdekaan tanpa persetujuan perdana menteri, Sturgeon mengatakan Partai Nasional Skotlandia akan mengikuti pemilihan Inggris berikutnya dan menyuarakan melaluui sebuah platform Skotlandia harus merdeka.
Diskusi dengan Pebisnis di London, Airlangga Pastikan Stabilitas Ekonomi RI Usai Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan, keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia setelah Pemilihan Umum (Pemilu).
