Rencana Israel Pasca Perang di Gaza Ditolak Inggris

Gedung-gedung di Gaza hancur akibat serangan Israel.
Sumber :
  • AP Photo/Hatem Moussa.

VIVA – Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron, menolak mentah-mentah rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Gaza pasca perang. Cameron memprediksi rencana Israel tersebut tidak akan berhasil.

Taktik Netanyahu Gusur Warga Palestina, Israel Bakal Bangun 10 Ribu Tenda di Rafah

"Jika Anda memikirkannya dari kedua sisi, Israel perlu melihat bahwa keamanan mereka terjamin," kata Cameron kepada wartawan di Markas PBB di New York, tempat dia berpidato tentang Ukraina dalam pertemuan Majelis Umum, Jumat 23 Februari 2024.

"Rakyat Palestina juga perlu melihat adanya prospek sebuah negara Palestina sehingga mereka dapat hidup bermartabat. Kedua hal itu adalah kuncinya, dan jika hal tersebut tidak ada dalam rencana maka saya tidak yakin rencana itu akan berhasil," kata Cameron dilansir Anadolu.

Gempuran Iran ke Israel Bisa Picu Perang Dunia, Intip Dampaknya ke Bursa, Rupiah, hingga Komoditas

Pernyataannya muncul setelah Netanyahu mengusulkan pada Kabinet sebuah rencana untuk kendali penuh keamanan Israel tidak terbatas di Gaza, dan penutupan badan UNRWA sebagai bagian dari rencananya ketika perang di Gaza selesai.

Cameron menambahkan cakrawala politik baru diperlukan bagi rakyat Palestina sehingga mereka dapat melihat jalan menuju solusi dua negara.

PKS: Israel Biang Kerok Instabilitas Timur Tengah dan Ancaman Perdamaian Dunia

"Tapi kami akan membutuhkan mereka yang bertanggung jawab atas tanggal 7 Oktober, yaitu kepemimpinan Hamas, untuk meninggalkan Gaza dan kami perlu melihat infrastruktur teror itu dibongkat," tambahnya.

Ketika ditanya oleh Anadolu apakah Inggris berencana untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel, dan apakah Cameron khawatir Inggris mungkin "terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap Gaza karena bantuannya kepada Israel, Cameron mengatakan bahwa Inggris memiliki "salah satu sistem yang paling ketat" untuk ekspor senjata ke mana pun di dunia.

"Dan semuanya harus terjadi mengingat posisi hukum humaniter internasional, yang kami kaji secara rutin dan akan terus kami lakukan," tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya