- VIVA.co.id/Natania Longdong
Gaza – Militer Israel pada hari Senin, 4 Maret 2024, menuduh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mempekerjakan lebih dari 450 teroris yang tergabung dalam kelompok ekstrimis, termasuk Hamas.
Tuduhan tersebut memperkuat kampanye Israel melawan badan tersebut, yang merupakan pusat upaya memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza, di mana kelompok bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan setelah hampir lima bulan perang antara Israel dan Hamas.
“Menurut intelijen, lebih dari 450 teroris yang tergabung dalam organisasi teroris di Jalur Gaza, terutama Hamas, juga dipekerjakan oleh UNRWA,” kata sebuah pernyataan militer Israel.
UNRWA
- Al Jazeera
Dilansir dari NDTV, Selasa, 5 Maret 2024, UNRWA mempekerjakan sekitar 30.000 orang di wilayah pendudukan, Lebanon, Yordania dan Suriah, dengan sekitar 13.000 staf di Jalur Gaza.
Militer juga merilis rekaman seorang teroris yang bekerja sebagai guru bahasa Arab di sebuah sekolah UNRWA, yang menggambarkan masuknya dia ke wilayah Israel dan menyatakan bahwa dia menyandera perempuan Israel selama serangan 7 Oktober.
UNRWA telah menjadi pusat kontroversi sejak Israel menuduh bahwa puluhan pegawai organisasi itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang mengakibatkan sekitar 1.160 kematian, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut penghitungan resmi Israel.
Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang, menangguhkan pendanaan untuk UNRWA menyusul tuduhan Israel.
Namun, Komisi Eropa, yang mengakui langkah-langkah yang diambil oleh PBB, mengatakan pada pekan lalu, bahwa pihaknya akan mengeluarkan US$54 juta atau Rp850,5 miliar dalam pendanaan UNRWA.
Phillipe Lazzarini, ketua UNRWA, mengatakan bahwa Israel tidak memberikan bukti yang memberatkan mantan karyawannya.
Sementara itu, PBB memecat staf yang dituduh Israel dan telah memulai penyelidikan internal.
Tuduhan terbaru Israel terhadap UNRWA terjadi pada hari yang sama ketika Lazzarini dijadwalkan membela kerja organisasinya di Majelis Umum PBB.
Dalam suratnya kepada presiden Majelis, Lazzarini mengatakan kemampuan badan tersebut untuk melaksanakan mandatnya sangat terancam.
Dia juga mendesak negara-negara anggota untuk memberikan dukungan politik yang diperlukan untuk mempertahankan hal tersebut.
Bendera Israel.
- Atalayar
Ketegangan semakin meningkat, setelah menteri luar negeri Israel mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil duta besarnya di PBB untuk konsultasi segera mengenai upaya PBB untuk membungkam informasi kekerasan seksual yang dilakukan Hamas.
Israel juga mengkritik PBB karena tidak memberikan tanggapan yang cukup cepat terhadap laporan para korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan selama serangan Hamas ke Israel.
