Geert Wilders Tokoh Populis Anti-Islam Belanda Batal Calonkan Diri Jadi PM
- AP photo.
VIVA – Pemimpin populis anti-Islam Belanda Geert Wilders telah meninggalkan upayanya untuk menjadi perdana menteri, terlepas dari kemenangan dramatis partainya dalam pemilihan 2023.
“Saya hanya bisa menjadi perdana menteri jika SEMUA partai dalam koalisi mendukungnya. Bukan itu masalahnya,” tulisnya di X, dikutip dari BBC internasional, Jumat, 15 Maret 2024.
Geert Wilders
- POLITICO
Partai Kebebasannya atau Freedom Party (PVV) memenangkan suara terbanyak tahun lalu, tetapi membutuhkan dukungan dari partai lain untuk membentuk koalisi. Pembicaraan berlanjut dengan tiga pihak lain tentang bentuk pemerintahan baru.
Negosiator yang memimpin putaran pembicaraan terbaru, yang berakhir pada hari Selasa, akan membagikan laporannya dengan parlemen pada hari Kamis.
“Saya ingin kabinet sayap kanan. Lebih sedikit suaka dan imigrasi. Orang Belanda dulu. Cinta untuk negara dan pemilih saya sangat besar dan lebih penting daripada posisi saya sendiri,” tulis Mr Wilders dalam postingannya pada Rabu malam.
Mr Wilders (60), telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam pembicaraan dengan VVD liberal kanan-tengah, New Social Contract (NSC) dan partai-partai petani BBB untuk mencoba membentuk pemerintahan koalisi.
Para pemimpin dari ketiganya bersikeras minggu ini bahwa satu-satunya cara mereka bersedia untuk bergerak maju adalah jika keempat pemimpin partai setuju untuk tidak mengambil peran dalam pemerintah, menurut penyiar publik Belanda NOS. Tidak segera jelas apakah angka kompromi untuk jabatan perdana menteri telah muncul.
Geert Wilders
- Ynetnews
Debat parlemen tentang masalah ini juga diharapkan pada hari Kamis ketika pria yang memimpin pembicaraan antara empat pihak, Kim Putters, mempresentasikan temuannya.
Dia diharapkan untuk mengumumkan bahwa partai-partai siap untuk membentuk pemerintahan minoritas dengan “kabinet ekstra-parlemen”, yang berarti bahwa tidak satu pun dari empat pemimpin partai akan mengambil jabatan menteri, tetapi tetap sebagai anggota parlemen.
Tepatnya siapa yang akan menjadi perdana menteri dan siapa yang akan menjabat di kabinet tidak jelas. Setelah 14 tahun di bawah Mark Rutte, pemerintah Belanda berikutnya akan memiliki lebih banyak boneka sebagai perdana menteri, sementara para menteri dapat diambil dari luar politik maupun dari dalam.
Kabinet semacam itu disukai oleh pemimpin New Social Contract Pieter Omtzigt dan pemimpin VVD liberal Dilan Yesilgöz. Itu akan diserahkan daftar kebijakan yang ringkas untuk dipatuhi, memberikan kekuatan yang lebih luas kepada parlemen, meskipun cara kerjanya masih belum jelas.
Terakhir kali seorang perdana menteri tidak berasal dari partai terbesar di pemerintah Belanda adalah pada 1980-an. Dan terakhir kali seorang perdana menteri Belanda bukan pemimpin salah satu partai yang memerintah adalah pada tahun 1918, menurut media Belanda.
Kemenangan PVV tahun lalu tidak hanya mengguncang politik Belanda, tetapi juga berdampak di seluruh Eropa karena Belanda adalah salah satu anggota pendiri dari apa yang sekarang menjadi Uni Eropa.
