Myanmar Minta Waktu Selesaikan Krisis
- REUTERS/Damir Sagolj
VIVA.co.id – Wakil Kepala Pertahanan Myanmar mendesak dunia untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemerintah, untuk memecahkan krisis yang melibatkan minoritas Muslim Rohingya. Hal ini muncul di tengah kekhawatiran kelompok militan yang mulai memanfaatkan situasi.
"Pemerintah Myanmar sepenuhnya menyadari kekhawatiran tentang laporan yang meluas tentang situasi di negara bagian Rakhine, di mana Rohingya tinggal. Kami berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dan menghukum para pelaku kejahatan," kata Laksamana Myint Nwe, seperti dikutip Channel News Asia, Senin, 23 Januari 2017.
Sejak Oktober 2016 lalu, Myanmar telah melakukan operasi pembersihan di bagian utara negara, untuk membasmi pemberontak yang dituding melakukan serangan mematikan di pos polisi perbatasan. Setidaknya 66 ribu warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak kejadian itu. Mereka diduga diduga mengalami pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan.
Myanmar memang telah lama menghadapi kecaman internasional atas perlakuan pemerintah terhadap Rohingya. Kebanyakan orang di negara bermayoritas Buddha itu menganggap Rohingya merupakan imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh.
"Pemerintah tidak akan membiarkan pelanggaran hak terhadap warga sipil yang tidak bersalah.Tindakan hukum akan diambil atas setiap klaim yang disertai bukti," ujar Myint Nwe.
Pernyataan ini menanggapi pidato utama dari Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein yang mengatakan bahwa situasi di Rakhine jika tidak ditangani dengan benar, dapat dimanfaatkan oleh kelompok Negara Islam yang berupaya menguasai Asia Tenggara.
"Kemungkinan mengerikan ini memiliki potensi yang menyebabkan kematian dan kehancuran di luar batas-batas ASEAN. Isu Rohingya akan menguji solidaritas ASEAN. Ini harus diselesaikan," kata Hussein.
Sementara itu Myint Nwe mengatakan baik itu Yangon dan masyarakat internasional harus fokus untuk menemukan solusi jangka panjang terkait masalah ini. "Memberikan waktu dan ruang adalah sangat penting bagi upaya pemerintah untuk mencari solusi berkelanjutan bagi masalah yang kompleks ini," kata Myint Nwe.
Myanmar Beri Amnesti 6.186 Tahanan dalam Rangka HUT Kemerdekaan ke-78, Aung San Suu Kyi Tak Termasuk
Dari ribuan tahanan yang mendapatkan amnesti, ada 52 warga negara asing dan eks menteri informasi.
