Myanmar Puji Demokrasi dan Rekonsiliasi di Indonesia

Jumat, 27 Januari 2017 - 11:37 WIB
Oleh :
Delegasi Myanmar
Delegasi Myanmar
Sumber :
  • Viva.co.id/Afra Augesti
Photo Mini 1
Viva.co.id – Menteri Informasi Myanmar, U Pye Mint, bersama sekitar 30 delegasi Myanmar lainnya, Kamis 26 Januari 2017, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi dari Indonesia.
Baca Juga :
Belajar Kesetaraan, Tokoh Agama Myanmar Temui JK
 
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar. Selain itu, Menlu Retno menegaskan bahwa sebagai tetangga dan sesama saudara di ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu mengatasi masalah di Rakhine State.
Baca Juga :
Keluarga Muslim Rohingya Pertama Dipulangkan ke Myanmar
 
"Indonesia adalah laboratorium yang baik bagi Myanmar untuk bisa belajar terkait dengan proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi. Kami mengalami hal serupa terutama ketika proses transisi menuju demokrasi penuh yang dimulai pada1997,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir di Jakarta.
Baca Juga :
Presiden Myanmar Mengundurkan Diri
 
“Kami juga punya pengalaman terkait rekonsiliasi konflik di Maluku beberapa tahun lalu," ujar dia.
 
Menlu Retno menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan di Myanmar, khususnya di Rakhine. Seperti diketahui, dalam dua bulan terakhir, Menlu Retno telah tiga kali berkunjung ke Myanmar dan satu kali ke Bangladesh untuk melakukan pertemuan dengan komunitas Buddha dan Islam, State Counselor Aung San Suu Kyi, menteri sosial, dan wakil dari organisasi PBB.
 
Untuk jangka panjang dan menengah, Arrmanatha mengatakan, menlu RI telah menyampaikan rencana Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas di Rakhine, seperti program pendidikan guru dan perawat, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti mobile clinic, rencana pembangunan pasar perdamaian serta dialog antaragama dan komunitas.
 
Sekretaris Jenderal dari Departemen Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Tin Myint, Kamis 26 Januari 2017, menanggapi bantuan kemanusiaan Indonesia yang diberikan kepada Myanmar beberapa hari lalu. Menurutnya, warga Myanmar sangat senang menerimanya dan oleh karena itu, dua komunitas di Myanmar sudah dapat tinggal di Rakhine State dengan damai.

"Semua senang dengan kedatangan Bu Menlu (Retno Marsudi). Saya harap kerja sama kami (Indonesia dan Myanmar) di bidang kesehatan, edukasi, sosial, dan ekonomi terus berjalan," ujarnya di Jakarta Pusat.

Selain itu, sejak 22 hingga 28 Januari 2017, Tin Myint mengungkapkan jika ia dan 30 delegasi Myanmar lainnya sedang melakukan riset dengan mengunjungi beberapa instansi pemerintah Indonesia. Lewat kunjungan tersebut, mereka akan mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi dari Indonesia untuk kemudian diimplementasikan di Myanmar.

"Dalam melakukan perubahan (demokrasi) diperlukan reformasi manajemen. Ini ditujukan kepada mereka yang berada di bawah Bidang Administrasi Umum yang memang membutuhkan peningkatan kapasitas," kata Tin Miynt.

"Seperti di Jakarta sudah ada complaint centre. Di Mynamar juga sedang dibangun public service delivery. Jadi, menurut saya adalah hal yang baik bila  peningkatan kapasitas dari Indonesia ini diterapkan terhadap pegawai-pegawai pemerintah tersebut," dia menjelaskan.

Selain itu, Tin Miynt menganggap pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik dan sukses. Di sisi lain, capacity building tidak hanya diterapkan di bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi juga untuk sektor kepolisian.

"Kalau untuk polisi, nanti difokuskan dalam bidang transnational crime dan anti-human trafficking karena di Myanmar ada banyak korban penjualan manusia dari kaum perempuan dan anak di bawah umur. Selain itu, di bidang anti-narkotika juga perlu," tuturnya.

Sebelumnya, Rabu 18 Januari 2017, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi mengatakan, capacity building akan diterapkan pada Kepolisian Myanmar. Ke depan, seluruh aparat keamanan Myanmar akan diberikan pelatihan dalam menangani konflik minoritas di negaranya.

"Pelatihan ini termasuk pembinaan kepada masyarakat, serta hal-hal teknis yang harus diketahui oleh seorang polisi. Indonesia punya pusat penanganan teroris. Saya rasa, mereka akan senang jika dibawa ke sini untuk diberi pemahaman, seperti apa menanggulangi konflik," katanya saat ditemui VIVA.co.id. di kantor Kemenlu RI, Jakarta Pusat. (art)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
 
Halaman Selanjutnya