- VIVA.co.id/KBRI Seoul
VIVA.co.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul meluncurkan aplikasi berbasis telepon seluler yang bisa dimanfaatkan untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Korea Selatan.
Aplikasi bernama M-KBRI Seoul ini disebut memiliki layanan maksimal, sehingga WNI bisa berinteraksi dan mendapat informasi akurat dan real time.
Dalam siaran persnya, KBRI Seoul menyebutkan aplikasi yang akan diluncurkan pada minggu kedua bulan Juni 2017 ini, dinilai termasuk yang paling canggih.
Dan dilengkapi sejumlah komponen berarti, delapan fitur penting bagi WNI seperti chatting, layanan, kontak, pengaduan kasus, lapor diri, info pelajar, serta antrian layanan konsuler.
Tak cuma itu, aplikasi ini juga mampu mendeteksi lokasi atau posisi penelepon yang memerlukan bantuan dan melakukan siaran langsung melalui TV KBRI.
Sejauh ini, aplikasi ini mendapatkan tanggapan positif dari WNI. Ini telihat dengan semakin banyaknya jumlah WNI yang melakukan lapor diri yang mencapai 300-an orang dalam waktu seminggu.
Menurut catatan Konsuler KBRI Seoul, jumlah warga yang telah memanfaatkan M-KBRI Seoul versi lama sebanyak 15.000 orang.
Sedangkan versi teranyar sudah diunduh lebih dari 4000-an orang. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan jumlah layanan aplikasi yang meningkat.
Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Seoul, M. Aji Surya, mengungkapkan di zaman serba cepat ini tidak ada alasan untuk tidak melek IT. Perlindungan yang paling cepat harus berbasis teknologi. "Karenanya, aplikasi terbaru ini kita hadirkan," ujarnya.
Salah satu pejabat Konsuler KBRI Seoul, Mulyadi, mengimbau WNI di negeri ginseng dapat segera mengunduh aplikasi M-KBRI Seoul 2,0 agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dalam waktu relatif cepat.
Aplikasi M-KBRI Seoul pertama kali diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi pada tanggal 18 Mei 2016 di Seoul. Sebagaimana sebelumnya, seri terbaru aplikasi ini hadir dalam versi IOS dan Android.
DPR Titip Perlindungan WNI jadi Perhatian Calon Duta Besar RI
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada 13 calon Duta Besar. Perlindungan WNI juga disorot.
