- Youtube Pemprov DKI
VIVA – Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai bahwa kebijakan Pemprov DKI yang menaikkan NJOP PBB-P2 sebesar 19,54 persen merupakan keputusan yang kurang tepat. Menurut Gembong, kebijakan tersebut justru akan membebani warga. Oleh karena itu semestinya Pemprov DKI membuat kajian sebelum memutuskan adanya kenaikan.
"Jadi di satu sisi Pemprov ingin menggali pajak asli daerah dari masyarakat, di sisi lain kenaikan NJOP sangat membebankan warga di DKI terutama yang kurang mampu. Memang ada hal yang perlu kajian komprehensif sebelum dinaikkan," kata Gembong di Jakarta, Senin 9 Juli 2018
Gembong mengatakan, kebijakan tersebut akan berdampak pada sulitnya warga DKI memiliki hunian. Ditambah saat ini, sektor properti sedang mengalami penurunan. Kebijakan tersebut sangat tidak tepat bila direalisasikan kini.
"Pasti berdampak ke sulitnya mendapatkan hunian di Jakarta. Kalau lihat kondisi ini kan sedang lesu-lesunya properti. Katakanlah Pergub NJOP berdampak ekonomi luar biasa besar. Naikkan pendapatan asli daerah dengan ekonomi yang lesu sangat bertolak belakang," ujarnya.
Menurut Gembong, pemerintahan Anies-Sandi harus konsisten dengan janji pada saat kampanye yakni dengan mempermudah warga mendapatkan hunian. Sayangnya kebijakan ini menurut Gembong sangat bertolak belakang dengan janji kampanye Anies-Sandi.
"Mereka kan selalu menjanjikan memberikan rumah layak dan sebagainya. Rumah tapak waktu itu dijanjikannya. Sementara kalau tujuannya memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perumahan tapi malah menaikkan NJOP kan tidak sejalan yang diinginkan Pak Anies-Sandi," lanjut dia.
Punya Banyak Proyek Properti di Bandung Raya, APLN Pede Kuasai Pasar Jawa Barat
Tak hanya properti perumahannya saja yang menjadi fokus perusahaan. Tapi sarana dan fasilitas umum pun dipastikan lengkap untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
