- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan (Depok)
VIVA – Kepolisian Resort Kota Depok menilai, kebijakan sistem ganjil genap belum tepat diterapkan di kawasan Margonda, Depok. Sebab, tingkat kemacetan di kawasan tersebut belum pada tahap yang mengkhawatirkan.
“Margonda sementara ini belum tepat dilakukan ganjil genap. Depok ini kan masih lancar,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Depok, Komisaris Sutomo kepada awak media, Rabu, 8 Agustus 2018.
Sutomo belum mengetahui kapan kebijakan itu akan diterapkan. Sebab, sampai saat ini, ia dan jajarannya mengaku belum pernah dilibatkan untuk melakukan kajian atas wacana tersebut. “Kalau dibilang Sabtu, Minggu padat, ya saya mengimbau masyarakat untuk sabar, ini kan menandakan warga Depok makmur. Yang jelas, Depok ini macetnya belum mengkhawatirkan,” katanya.
Menurut Sutomo, ketimbang menerapkan kebijakan ganjil genap, sebaiknya Pemkot Depok melakukan pelebaran jalur di beberapa wilayah menuju Margonda. Di antaranya, kawasan Jalan Raya Sawangan, akses UI-Kelapa Dua dan di area dekat Stasiun Citayam.
“Harusnya Jalan Raya Sawangan diperluas dan di dekat Stasiun Citayam juga karena dari arah Citayam di sana terjadi penyempitan lajur sehingga rawan tersendat,” ujarnya.
Namun, Sutomo mengaku pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut. "Kami juga selalu siaga, salah satunya dengan membentuk tim ucet atau tim urai kemacetan yang terdiri dari sejumlah polisi wanita. Alhamdulillah, kemacetan di Kota Depok sampai saat ini masih bisa tertangani,” ujarnya.
Ganjil Genap Dikaji
Pemerintah Kota Depok tengah menyusun kebijakan sistem ganjil genap untuk kendaraan yang melintas di kawasan Margonda. Kebijakan itu dirancang sebagai salah satu upaya mengurai kemacetan di jalur utama kota tersebut, khususnya saat hari libur Sabtu dan Minggu.
Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad mengungkapkan, saat ini kebijakan itu tengah dalam proses pengkajian oleh sejumlah pihak terkait. Idris tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan.
“Sebelumnya saya minta agar ini dikaji bersama dinas perhubungan yang sudah punya pembicaraan sebelumnya secara informal dengan pihak-pihak terkait, dari pihak polres dan itu sudah dibicarakan,” katanya kepada wartawan di Balaikota Depok, Selasa, 7 Agustus 2018.
Idris menilai, pengkajian itu perlu dilakukan secara matang dengan melibatkan tim ahli agar sesuai dan tidak terkesan dipaksakan. “Makanya kalaupun nanti sudah dikaji laporkan ke saya dan kalaupun ada uji coba paling lama seminggu, atau seminggu beberapa kali Sabtu- Minggu. Terus kita lihat evaluasinya, kita mintai pendapat masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut Idris mengatakan, uji coba kajian hanya berlaku untuk kawasan Margonda. Seiring dengan kebijakan itu, saat ini Pemerintah Kota Depok bersama pihak swasta akan membangun terminal terpadu di Margonda, sebagai pengganti terminal sebelumnya.
Pembangunan yang akan berlangsung pada pertengahan Agustus ini bakal menghabiskan dana hingga sekitar Rp1,3 triliun. Selama masa pengerjaan, kendaraan umum terpaksa dialihkan ke area belakang dekat Stasiun Depok Baru. Akses keluar dari terminal pun telah ditutup dan alihkan ke kawasan Arif Rahman Hakim. (ase)
