Ungkap Usulan Lem Aibon di APBD DKI, Fraksi PSI Dikirimi Bunga

Karangan bunga untuk Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Fajar GM

VIVA – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI dikirimi beberapa karangan bunga terkait tindakan mereka yang membuka ajuan-ajuan janggal di usulan APBD DKI 2020. Berdasarkan pantauan VIVAnews pada Senin, 4 November 2019, karangan-karangan bunga, dipajang di halaman DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Isu Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Aja

Karangan-karangan bunga dikirim oleh sejumlah perkumpulan masyarakat, perorangan, Komunitas Alumni Trisakti, hingga WhatsApp Group. Karangan bunga dengan nama pengirim dr. Toton memuji keberanian PSI.

"Untuk Fraksi PSI DPRD DKI, udah terbukti kalian bukan kaleng-kaleng," demikian tertulis dalam karangan bunga.

Kasus TBC di DKI Cukup Tinggi, Heru Budi Minta Camat Hingga Lurah Turun

Komunitas Alumni Ekonomi Trisakti memberi semangat kepada anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana. William adalah anggota Fraksi PSI DPRD DKI yang pertama kali mengungkap adanya ajuan lem Aibon senilai Rp81 miliar.

"Semangat William, DPRD bertugas menjaga anggaran," demikian tertulis dalam karangan bunga.

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan 3 Provinsi Terbaik, Wujudkan Kota Berketahanan

Karangan bunga untuk Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta

Foto karangan bunga untuk Fraksi PSI DPRD DKI 

Dua karangan bunga lain, dari CAN1SOLID, juga Sahabat-sahabat PSI, juga memuji PSI. PSI merupakan fraksi baru di DPRD DKI dengan jumlah anggota delapan orang.

"Hey PSI anak baru! Biar lem jadi perekat suara rakyat, akan kami catat dengan bolpen emas," demikian tertulis dalam karangan bunga dari CAN1SOLID.

Selain lem Aibon, temuan-temuan ajuan janggal PSI di antaranya pena dengan total usulan Rp123,85 miliar, empat storage unit untuk Jakarta Smart City dengan nilai Rp53 miliar, serta 10 unit storage server dengan total Rp12,95 miliar. 

Ada juga pembelian 7.313 unit komputer seharga masing-masing Rp15 juta untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. DKI lantas mengklarifikasi ajuan muncul sekadar 'dummy' atau nama untuk pagu anggaran sebelum usulan spesifik diajukan setelah ada pembahasan teknis.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting yang tidak sempurna sehingga ada kesalahan teknis dalam perumusan anggaran.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya