- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku kerap ditanya perihal kapan sekolah-sekolah di kota itu mulai menerapkan pembelajaran secara tatap muka setelah sekian lama pembelajaran secara daring (online) akibat pandemi COVID-19.
Saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 25 Maret 2021, Idris menegaskan bahwa Depok tidak dapat memutuskan sendiri kebijakan itu terutama karena kotanya berhubungan erat dengan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Karena itu, katanya, Depok mengikuti keputusan pemerintah pusat, seperti halnya kota-kota lain penyangga Jakarta.
“Ketika saya ditanya kapan Depok sudah memulai pembelajaran atau belajar tatap muka, saya bilang, jangan hanya Depok. Depok itu mengikut [pemerintah] pusat: kalau pusat memutuskan A, Depok harus A; Kalau Depok memutuskan sendiri akan jadi bahaya,” katanya.
Dia mengatakan itu karena 60 persen warga Depok bekerja atau beraktivitas di luar kota tersebut: 40 persen di Jakarta, sementara sisanya di Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bogor.
Penduduk kota Depok, katanya, 2,3 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik atau 1,8 juta jiwa berdasarkan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Idris menengarai terdapat ratusan ribu warga Depok yang belum memiliki KTP kota setempat meski telah lama bermukim di sana. Itu akan memengaruhi target program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah pusat.
“Maka target 60 persen dari 2,3 juta jiwa untuk vaksinasi di Depok, ibaratnya 1,4 juta, Pak Menteri,” ujarnya kepada Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan itu.
Penerapan Zonasi PPDB Sekolah Dinilai Belum Efektif
Zonasi salah satu kebijakan kementrian pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang telah dikaji serta mendapat rekomendasi dari lembaga kredibel.
