- DPRD DKI Jakarta
VIVA Metro – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik habis kebijakan Gubernur Anies Baswedan, terkait pembangunan halte bus Transjakarta. Menurutnya, Anies tidak mempertimbangkan dengan perencanaan yang matang.
Bahkan Gilbert juga mengkritik jajaran direksi TransJakarta, yang menurutnya tidak memiliki kompetensi.
"Sejak awal saya sampaikan bahwa Direksi TransJakarta tidak kompeten di bidangnya. Mengerjakan hal tanpa skala prioritas, kafe di halte Harmoni, perombakan total halte yang serentak hingga menimbulkan kemacetan padahal sebagian masih berfungsi dan inkompetensi lainnya," ujar Gilbert dalam keterangan tertulis, Jumat 30 September 2022.
Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi Halte Transjakarta di Bundaran HI.
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Dia menyebut, bahwa bangunan yang sudah ada lalu dibongkar, sudah sangat lazim di era Gubernur Anies Baswedan.
"Bongkar pasang bangunan yang sedang atau baru dibangun sudah jamak di era Anies jadi gubernur. Perencanaan yang abal-abal yang berbuntut dibongkar atau bermasalah secara serius sudah beberapa kali terjadi," sambungnya.
Gilbert membeberkan program kerja Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, mulai dari pembangunan tugu sepeda hingga jalur sepeda di Jakarta, tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
"Tugu sepeda tidak jelas apakah akan diresmikan atau tidak, jalur sepeda tidak berfungsi, trotoar diperlebar lalu di beberapa titik seperti Kemang, Sudirman dibongkar lagi. Sumur resapan yang tidak menyerap," kata Gilbert.
Selain itu, Gilbert juga mengatakan perencanaan Anies dalam menggelar ajang balap Formula E dinilai abal-abal. Tak hanya itu, Gilbert mengatakan perombakan di tugu monas tidak melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), lalu mengatakan surat ke Tim Sidang Pemugaran (TSP) salah ketik.
"Melihat semua ini, Gubernur seharusnya rajin turun ke lapangan untuk memeriksa. Ini sesuatu yang sulit dimengerti oleh Gubernur Anies, tetapi Menteri Risma diprotes saat blusukan spontan di Jakarta," katanya.
Dia juga menyinggung, saat Anies menjadi sopir angkot yang mengeliling beberapa ruas di Jakarta. "Seandainya Gubernur Anies bawa angkot lewat Senopati, maka akan dilihatnya betapa dampak trotoar yang diperlebar membuat kemacetan, sementara di sisi lain mengatakan polusi di Jakarta tidak ber-KTP," jelas Gilbert.
