- Viva.co.id/ Andrew Tito
Jakarta – Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya bakal memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Tak hanya itu, pemerintah kota Jakarta Barat juga berencana memindahkan mereka ke rumah susun (rusun).
"Intinya pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," ujar Hendra kepada wartawan, Jumat, 23 Juni 2023.
Kendati demikian, rusun tersebut diprioritaskan bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan, untuk yang memiliki KTP non-DKI akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial.
"Nanti kita pilah, kita pilah. Tentunya prioritas yang (KTP) DKI," kata Hendra.
Permukiman di kolong Tol Angke, Jakbar.
- Viva.co.id/ Andrew Tito
Pihak Hendra kini sedang mendata jumlah warga yang tinggal di kolong tol Angke itu. Pendataan sangat dibutuhkan agar proses perpindahan menjadi tak terkendala.
"Ya saat ini jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sedang melakukan pendataan terhadap keberadaan warga yang tinggal di kolong tersebut," pungkasnya.
Sebagai informasi, Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan, hasil pendataan oleh pihaknya terhadap ratusan warga yang bermukim di kolong Tol Angke, Jelambar Jakarta Barat, sebagian besar memiliki KTP dengan domisili DKI Jakarta.
Danur mengatakan, pendataan tersebut dilakukan oleh pihaknya pada Senin, 19 Juni 2023 dan Selasa 20 Juni 2023.
"Rekap KK terdata total 83, (warga) DKI sebanyak 52 KK, non-DKI 31 KK," ujar Danur dalam keterangannya dikonfirmasi awak media, Rabu, 21 Juni 2023
Danur mengatakan, beberapa warga yang tinggal di permukiman kolong tol tersebut merupakan warga asli Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora.
Kemudian sisanya adalah warga pendatang dari luar wilayah DKI yang berasal dati Jawa Barat dan Banten. "Ada (warga dari) Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan Sukabumi," ujarnya.
Danur menjelaskan, pihaknya masih belum dapat memerinci soal relokasi warga dari tempat yang tidak layak huni tersebut, pasalnya lahan yang ditempati para pemukim kolong tol tersebut merupakan milik PT Jasa Marga.
Danur mengatakan dalam hal ini Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga akan melakukan pembahasan untuk langkah selanjutnya mengenai permukiman kolong tol Angke tersebut.
"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja. Tapi itu sebenarnya, temen-temen media bisa tanya langsung Jasa Marga," ujar Danur.
Danur menjelaskan pihaknya mendapat perintah dari Wali Kota Jakarta Barat untuk rencana relokasi warga di bawah kolong jalan tol tersebut.
"Kalau kayak gitu (relokasi) belum ada arahan kan nunggu pimpinan dari Pak Wali Kota, belum ada rapat lanjutan soal itu," ujarnya.
