Rapat Penanganan Polusi Udara, Heru Budi Sebut Luhut Minta Seluruh Kementerian WFH
- Sherly/VIVA.
Jakarta – Sejumlah pejabat menghadiri rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Ibu Kota. Rapat itu dipimpin langsung oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Adapun rapat dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
Heru Budi menyampaikan bahwa Menteri Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh kementerian menerapkan Work From Home (WFH) guna memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.
"Tadi pak menteri mengarahkan untuk Work From Home. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru di Kantor Kemenko Marves, Jumat, 18 Agustus 2023.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Sosialisasi Logo Resmi HUT ke-78 RI
- Youtube
Tak hanya itu, Heru Budi juga mengatakan Luhut mengusulkan agar kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan roda empat diperketat. Selain itu juga, tarif parkir juga diminta untuk ditinjau kembali.
"Terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Mungkin juga pengetatan untuk kendaraan ganjil genap sekarang," kata dia.
Heru menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta akan mulai menerapkan WFH bagi ASN pada tanggal 21 Agustus 2023 mendatang. "Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21 Agustus," ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bersungguh-sungguh untuk menekan polusi udara di Ibu Kota yang kian memburuk. Ia meminta agar masyarakat juga turut serta membantu dalam mengurangi polusi udara.
"Ya, harus terus dong [menekan polusi udara di Jakarta]. Harus berkesinambungan, semua masyarakat juga tolong bantu," kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Monas Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 18 Agustus 2023.
Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta yaitu menerapkan work from home (WFH). Dia menyebut WFH akan diuji coba bagi para pekerja sekaligus menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
Dia menegaskan memperbaiki kualitas udara di Jakarta menjadi fokus utama yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Walaupun, kata dia, Jakarta sudah tak menyandang status sebagai Ibu Kota nantinya.
"Ya, tetap membangun Jakarta [meski tak menyandang status Ibu Kota], prioritasnya semua kemacetan, ada polusi udara, besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi. Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," kata Heru.
Ia juga meyakini para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap bekerja secara efisien walaupun WFH diterapkan sebagaimana pengalaman menghadapi pandemi Covid-19.
"Pertama waktu COVID-19 juga kita bisa bekerja efisien. Berikutnya salah satunya mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu, kita uji coba, di Pemda lain juga sudah kok WFH," ujar Heru.
