- VIVAnews/ Fernando Randy
VIVAnews - Polda Metro Jaya mencatat, setidaknya ada 747 titik kemacetan mengepung wilayah Jakarta.
Menurut Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, penyebab utama kemacetan adalah tingginya volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
"Sarana transportasi umum yang belum sebanding dengan permintaan perjalanan dalam sehari itu jumlahnya masih besar sekali. Selain itu, kemacetan juga didominasi oleh angkutan umum yang berhenti di pinggir jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang," ujar Royke di Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011.
Penyebab lain penghambat arus lalulintas adalah banyaknya persimpangan jalan, tempat parkir, pedagang kali Lima, jalan keluar masuk kantor dan mal. Padahal, kata Royke, sesuai ketentuan, jalan arteri digunakan untuk pejalan kaki. Belum lagi tingkat disiplin pengendara yang rendah.
Pihaknya mencatat jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta saat ini mencapai 11,35 juta unit yang terdiri 8,24 juta unit jenis roda dua dan 3.11 juta unit rode empat. Dari jumlah itu, 98 adalah kendaraan pribadi, sisanya sebanyak 859.692 unit atau 2 persen angkutan umum yang mengangkut 66 persen total penduduk Jakarta. Kondisi ini diperparah dengan tidak singkronnya pertumbuhan jalan dan kendaraan.
Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun. Belum lagi tingginya angka perjalanan di Jakarta yang mencapai 21 juta per hari.
"Kalau dilihat dari data ini, tidak sepadan angkutan umum yang ada dengan jumlah perjalanan. Ini juga yang menjadikan penyebab lahirnya kendaraan pribadi tiap hari," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya terus mencari cara untuk meredam kemacetan, seperti pembatasan kendaraan berat di tol-tol dalam kota. Namun, menurutnya, salah satu upaya untuk meredam ledakan kendaraan bermotor diperlukan transportasi publik yang memadai, murah, aman, dan nyaman. Guna mengatasai kemacetan, pemerintah kini mengkaji sejumlah langkah terobosan.
Antara lain kemungkinan penambahan infrastruktur jalan bersusun sampai penambahan jaringan angkutan massal seperti kereta api, MRT, dan monorail. Terobosan yang juga kini sedang digodok pemerintah adalah pemberlakuan electronic road pricing atau jalan berbayar.