- Antara/Widodo S
VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar operasi yustisi kependudukan, 21 hari pasca lebaran. Dalam operasi yustisi tersebut, Pemprov DKI akan mendata warga pendatang baru di Jakarta. Nantinya, warga yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Jakarta akan dipulangkan.
Pakar Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry B. Harmadi berpendapat, operasi yustisi bukanlah solusi efektif untuk mengatasi urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. “Operasi yustisi hanya terapi kejut saja, tidak bisa mengatasi arus urbanisasi,” ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 10 September 2011.
Pemerintah Indonesia, kata dia, seharusnya bisa meniru langkah-langkah dari negara-negara padat penduduk lain seperti China yang memiliki persoalan serupa. “Di China, para penduduk yang hendak melakukan urbanisasi harus diregistrasi secara ketat, dengan syarat-syarat yang ketat pula,” jelas Sonny.
Hal senada disampaikan oleh Pengamat Urbanisasi INFID, Wahyu Susilo. Wahyu menilai, operasi yustisi kependudukan seharusnya tidak dijadikan sebagai sebuah solusi, karena hal tersebut dapat mengkriminalkan orang-orang miskin.
“Operasi yustisi sama saja mengkriminalkan orang miskin. Sebagai sesama penduduk Jakarta, harusnya sama-sama berbagi untuk mendiami Ibukota negara ini,” kata dia.
Berakhirnya lebaran memang kerap menjadi awal bagi permasalahan serius perkotaan, yakni urbanisasi. Pada tahun 1971, sekitar 17 persen dari total penduduk Indonesia tinggal di kota. Namun pada tahun 2010, jumlah itu melonjak drastis. Kini, sekitar 50 persen penduduk Indonesia tinggal di kota, khususnya Jakarta. Urbanisasi terjadi karena faktor ekonomi, untuk mencari penghidupan yang lebih baik.
Pastor Keuskupan Ruteng Menghilang Usai Ketahuan Berduaan dengan Istri Orang
Seorang imam Katolik Keuskupan Ruteng yang bertugas di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikabarkan menghilang usai tertangkap basah sedang berduaan.
