VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan langkah-langkah pembaruan di jajaran birokrasi. Pembaruan ini dilakukan untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap birokrasi pemerintah daerah yang miring.
Hali ini dilakukan menyusul adaanya penilaian terhadap hasil laporan keuangan pemda tahun 2007 yang dinilai buruk oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Hasil pemeriksaan yang diikuti pembinaan ini, akan saya gunakan untuk membenahi administrasi pengelolaan keuangan daerah" ujar Fauzi Bowo, saat hadir dalam acara diskusi publik di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Menurut Foke, langkah pembaruan ini juga dilakukan akibat sering terjadinya duplikasi aset daerah antar instasi dan unit di jajaran Pemprov DKI.
"Saat ini sedang dilakukan sensus barang-barang daerah dan akan selesai akhir November ini. Jika sudah selesai akan diketahui nilai wajar aset daerah," kata Foke.
Dalam kesempatan yang sama Foke juga berjanji tidak akan ada lagi keterlambatan pencairan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti tahun lalu.
"Tahun depan tidak lagi, sebab kita punya rencana yang matang untuk APBD tahun 2009. Saya juga akan menekan penjualan obligasi daerah yang tidak tepat, penjualan akan kita lakukan jika kondisi pasar sudah mulai membaik," ujarnya.
Realme Menyapa Pengguna Lewat WhatsApp
WhatsApp Realme Support resmi diluncurkan untuk memberi kemudahan akses bagi para pengguna.
