VIVAnews - Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, mengatakan sebelum kebijakan sistem ganjil genap di Ibukota diterapkan, penyediaan angkutan umum terintegrasi harus terlebih dahulu disiapkan.
Menurutnya aturan pembatasan kendaraan itu tidak bisa berdiri sendiri karena terkait dengan penyediaan angkutan umum. "Penyediaan tempat bagi yang mau berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum, pilihan ini kan membatasi akses kendaraan pribadi," kata Bambang dalam diskusi bertajuk "Mengurai Kemacetan Jakarta", di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2012
Dia menilai, daripada membatasi kendaraan dengan sistem ganjil genap, lebih baik Pemprov DKI Jakarta langsung menerapkan jalan berbayar atau biasa disebut Electronic Road Pricing (ERP). "Sebetulnya yang paling efektif adalah langsung saja menerapkan ERP, karena dengan ERP itu lebih terkontrol," katanya.
Selain dinilai efektif, dana yang didapat dari hasil pembayaran jalan dapat digunakan untuk memperbaiki sarana angkutan umum. "Istilahnya kan retribusi yang dikumpulkan itu untuk memperbaiki angkutan umum. Jadi ada cross subsidi yang bisa dilakukan antara kendaraan pribadi dan angkutan umum," ucap dia.
Sedangkan mengenai model jalan berbayar yang akan diterapkan, Bambang menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Mereka masih menunggu landasan hukum dari kemenkeu, terutama retribusi daerahnya. Namun kami, dari kemenhub sudah selesai, karena dari peraturan pemerintah tentang lalu lintas angkutan jalan sudah ada di situ," jelasnya.
Waspada 4 Pemain Uzbekistan U-23, Ada yang Lawan Arsenal di Liga Champions
Indonesia vs Uzbekistan akan jadi sajian di semifinal Piala Asia U-23 2024. Ada satu pemain lawan yang pernah melawan Arsenal di Liga Champions. Garuda Muda wajib waspada
