- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan mengecek kebenaran laporan ada petugas Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Utara yang memamerkan kemaluannya di depan umum.
Petugas itu dilaporkan mempertontonkan alat kelaminnnya kepada penyewa bangunan yang hendak dibongkar, berinisial Er (35). "Apakah dia orang lapangan atau PNS kami," kata Jokowi, Selasa, 19 Maret 2013.
Jika pelaku merupakan PNS, maka dia akan diperiksa inspektorat.
Kejadian ini terungkap karena laporan Er. Menurut Er, kejadian memalukan itu terjadi sekitar dua pekan lalu saat dia berusaha menghalangi petugas membongkar bangunan yang disewanya di Jalan Gedong Panjang Raya No. 42, Penjaringan, Jakarta Utara.
Tapi upayanya gagal. Er lalu mengabadikan eksekusi bangunannya dengan kamera ponsel, sebagai bukti kepada pemilik bangunan yang dia sewa.
Saat mengambil gambar, tiba-tiba seorang petugas P2B membuka ritsleting celana dan mengeluarkan alat kelaminnya. Sembari memamerkannya ke arah Er, dia menantang minta difoto.
"Saya ambil gambar sebagai bukti ke pemilik bangunan kalau bangunannya dibongkar. Tiba-tiba dia mengeluarkan kemaluannya dan menantang minta difoto," kata Er.
Ipong Wijaya (50), saksi sekaligus korban pembongkaran, menduga petugas yang bertindak tak senonoh itu adalah petugas P2B Jakarta Utara. Sebab, sebelum insiden ini terjadi pihaknya terlebih dahulu menerima surat pemberitahuan pembongkaran dari Suku Dinas P2B Jakarta Utara.
"Dia menunjukkan alat kelaminnya ke Er, biar Er takut dan mundur. Saat itu keadaannya ramai, banyak orang," kata Ipong.
Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono telah melangsungkan pertemuan dengan warga Gedong Panjang untuk menengahi permasalahan ini. Saat berita ini diunggah, pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Penjaringan itu masih berlangsung. (umi)
Menko Airlangga Bertemu Sekjen Cormann, Tegaskan Komitmen Percepat Proses Keanggotaan OECD Indonesia
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekjen Cormann dalam mengawal proses aksesi OECD Indonesia yang berlangsung cepat.
