Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Kisruh relokasi waduk Pluit berkepanjangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan untuk memediasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada Mafia di balik masyarakat Pluit. Kami upayakan mengidentifikasi mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indiani, Jumat 17 Mei 2013.
Ia mengakui ada banyak kelompok masyarakat di wilayah Pluit. Pihaknya akan berusaha mengidentifikasi dan memisahkan mereka. "Minimal yang ber-KTP dan yang tidak. Terus kami pisahkan lagi mana warga, mana calo, mana preman," katanya.
Hingga saat ini Komnas HAM mempunyai data adanya 12.000 kepala keluarga (KK) di Pluit. Data ini berbeda dengan data milik Pemprov DKI, hanya 7000 KK. Ia mengajak Jokowi untuk bersama melakukan pengecekan validitas data ini.
Menurut Siane, Komnas HAM ikut menangani ini karena ada pengaduan masyarakat yang haknya akan di ambil Pemprov DKI. "Mereka datang bawa KTP. Mereka juga membayar PBB. Ini menandakan mereka punya hak untuk dilindungi," katanya.
Ia sepakat dengan Komnas HAM untuk klarifikasi data lapangan. "Mari kita agendakan. Saya juga mau datang lagi ke lokasi. Biar ketemu mereka langsung," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia sepakat dengan Komnas HAM untuk klarifikasi data lapangan. "Mari kita agendakan. Saya juga mau datang lagi ke lokasi. Biar ketemu mereka langsung," katanya.
