Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Kisruh relokasi waduk Pluit berkepanjangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan untuk memediasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada Mafia di balik masyarakat Pluit. Kami upayakan mengidentifikasi mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indiani, Jumat 17 Mei 2013.
Menurut Siane, Komnas HAM ikut menangani ini karena ada pengaduan masyarakat yang haknya akan di ambil Pemprov DKI. "Mereka datang bawa KTP. Mereka juga membayar PBB. Ini menandakan mereka punya hak untuk dilindungi," katanya.
Gubernur Joko Widodo sebelumnya mengatakan, memang banyak orang yang mencoba mencari keuntungan dari persoalan ini. "Saya sudah melakukan petemuan lebih dari 20 kali. Orangnya beda. Maunya beda. Saya sudah ideentifikasi mana yang benar mana yang
nggak
benar," katanya.
Ia sepakat dengan Komnas HAM untuk klarifikasi data lapangan. "Mari kita agendakan. Saya juga mau datang lagi ke lokasi. Biar ketemu mereka langsung," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Gubernur Joko Widodo sebelumnya mengatakan, memang banyak orang yang mencoba mencari keuntungan dari persoalan ini. "Saya sudah melakukan petemuan lebih dari 20 kali. Orangnya beda. Maunya beda. Saya sudah ideentifikasi mana yang benar mana yang