Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pemerintah mengontrol ketat harga sembako jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki banyak lembaga memantau harga sembako, salah satunya Bulog.
Ia berharap semua lembaga ini diefektifkan perannya dengan terus mengontrol harga pasar dan menyiapkan operasi langsung bila ada masalah.
"Banyak pemainnya di sini. Lembaga seperti Bulog juga jangan ikut main. Kita tahu kok siapa pemain sembako," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 19 Juni 2013.
Teguran Menteri Dalam Negeri terhadap sejumlah kepala daerah yang tidak mendukung Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tak membuatnya berhenti bersikap kritis pada kebijakan pemerintah pusat itu.
Ahok, demikian Basuki disapa, mengaku tetap tak sepaham dengan program kompensasi pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM itu.
"Saya dari dulu pegang pirnsip yang harus kita wujudkan itu keadilan sosial, bukan cuma bantuan sosial. Bantuan sosial harus kita lakukan untuk orang susah. Bukan berarti bantuan sosial seperti ini," ujar dia.
Kompensasi yang disiapkan pemerintah pusat ini berupa pemberian uang kepada sekitar 1,5 juta penduduk miskin, dengan besaran sekitar Rp150.000 dalam jangka waktu sekitar empat bulan. Ahok sanksi terhadap kebijakan ini.
"Terus kalau sudah dicabut bagaimana? Kasihan dong masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Ahok mengatakan pemikirannya dalam masalah ini sederhana. Sesederhana masyarakat miskin. "Boleh uang pas-pasan, tapi bisa makan, bisa berobat, terus bisa sekolah. Selanjutnya punya rumah yang baik, kalau mau kerja transportasi yang murah. Ya kan? Itu saja," katanya.
![Brankas]()
![img_title]()
Baca Juga :
Arsenal Harus Ingat Terus Rasa Kecewa Musim Ini
Teguran Menteri Dalam Negeri terhadap sejumlah kepala daerah yang tidak mendukung Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tak membuatnya berhenti bersikap kritis pada kebijakan pemerintah pusat itu.
Ahok, demikian Basuki disapa, mengaku tetap tak sepaham dengan program kompensasi pemerintah atas kebijakan kenaikan harga BBM itu.
"Saya dari dulu pegang pirnsip yang harus kita wujudkan itu keadilan sosial, bukan cuma bantuan sosial. Bantuan sosial harus kita lakukan untuk orang susah. Bukan berarti bantuan sosial seperti ini," ujar dia.
Kompensasi yang disiapkan pemerintah pusat ini berupa pemberian uang kepada sekitar 1,5 juta penduduk miskin, dengan besaran sekitar Rp150.000 dalam jangka waktu sekitar empat bulan. Ahok sanksi terhadap kebijakan ini.
"Terus kalau sudah dicabut bagaimana? Kasihan dong masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Ahok mengatakan pemikirannya dalam masalah ini sederhana. Sesederhana masyarakat miskin. "Boleh uang pas-pasan, tapi bisa makan, bisa berobat, terus bisa sekolah. Selanjutnya punya rumah yang baik, kalau mau kerja transportasi yang murah. Ya kan? Itu saja," katanya.
5 Perlengkapan Keamanan yang Bisa Kamu Gunakan di Rumah
Menjaga keamanan rumah setiap saat adalah hal yang penting. Tidak perlu banyak alat, cukup siapkan beberapa perlengkapan keamanan berikut ini.
VIVA.co.id
21 Mei 2024
Baca Juga :
