Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVAnews
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 26 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun enam di antaranya bermasalah dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alhasil, keenam perusahaan pelat merah ini diputuskan untuk dilikuidasi.
"Kami sudah setuju melikuidasi enam BUMD. Keberadaannya tidak jelas dan tak menguntungkan," kata Wakil Ketua DPRD, DKI Jakarta, Priya Ramadani, Selasa 8 Oktober 2013.
Ia menyebut, enam BUMD itu adalah PT Pakuan, PT Grahasari Surya Jaya, PT Rheem Indonesia, PT Bumi Grafika Jaya, PT Alakasa Industrindo, Tbk dan PT Determinan Indah.
"BUMD itu bergerak di bidang percetakan, taksi, industri pariwisata dan perusahaan tinta. BUMD yang dilikuidasi ini salah manajemen," katanya.
Priya memperkirakan salah satu kesalahan fatal dari manajemen BUMD ini karena pengelolanya adalah para mantan pejabat Pemprov. "Mereka waktu masih tugas kan kerjanya menghabiskan anggaran. Setelah pensiun dan ditempatkan di BUMD mereka harus nyari duit. Ya tidak beres hasilnya. Makanya BUMD-nya tidak jelas dan tak menguntungkan," ujarnya.
Menurutnya, likuidasi dilakukan untuk menyelamatkan aset Pemprov DKI berupa lahan dan bangunan. Namun politisi Golkar ini mengungkapkan proses likuidasi masih belum jelas. "Aset tanah BUMD itu semua strategis. Tapi posisinya belum jelas. Saya minta gubernur untuk menjelaskan," ucap dia.
Dia mengatakan kejelasan aset ini penting. Priya mewanti-wanti jangan sampai kejadian aset DKI hilang karena tidak diurus. Hilangnya aset justru merugikan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga memantau keberadaan BUMD lain, terutama PD Dharma Jaya nyaris dilikuidasi. "Yang selamat itu dapat penyertaan modal perusahaan dari APBD. Itu duit rakyat. Harus dipertanggung jawabkan. BUMD terlalu enak setiap ada masalah pasti dapat suntikan dana," ujarnya. (umi)
![KKP dan TNI AL berhasil cegah penyelundupan 277.800 ekor benih bening lobster]()
![img_title]()
"BUMD itu bergerak di bidang percetakan, taksi, industri pariwisata dan perusahaan tinta. BUMD yang dilikuidasi ini salah manajemen," katanya.
Priya memperkirakan salah satu kesalahan fatal dari manajemen BUMD ini karena pengelolanya adalah para mantan pejabat Pemprov. "Mereka waktu masih tugas kan kerjanya menghabiskan anggaran. Setelah pensiun dan ditempatkan di BUMD mereka harus nyari duit. Ya tidak beres hasilnya. Makanya BUMD-nya tidak jelas dan tak menguntungkan," ujarnya.
Menurutnya, likuidasi dilakukan untuk menyelamatkan aset Pemprov DKI berupa lahan dan bangunan. Namun politisi Golkar ini mengungkapkan proses likuidasi masih belum jelas. "Aset tanah BUMD itu semua strategis. Tapi posisinya belum jelas. Saya minta gubernur untuk menjelaskan," ucap dia.
Dia mengatakan kejelasan aset ini penting. Priya mewanti-wanti jangan sampai kejadian aset DKI hilang karena tidak diurus. Hilangnya aset justru merugikan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga memantau keberadaan BUMD lain, terutama PD Dharma Jaya nyaris dilikuidasi. "Yang selamat itu dapat penyertaan modal perusahaan dari APBD. Itu duit rakyat. Harus dipertanggung jawabkan. BUMD terlalu enak setiap ada masalah pasti dapat suntikan dana," ujarnya. (umi)
KKP dan TNI AL Berhasil Gagalkan Penyelundupan 277.800 Ekor Benih Bening Lobster
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI AL kembali bersinergi memberantas praktik penyelundupan benih bening loster (BBL).
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
