- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu, 8 Maret 2015, Tjahjo mengatakan, hasil dari hak angket yang telah disepakati untuk dilakukan akan menguak fakta sesungguhnya siapa biang kerok masalah ini.
"Saya belum tahu siapa yang salah. Saya masih nunggu hak angket. Itu bisa terbuka siapa yang bermain, siapa yang memainkan," ujarnya.
Ia menegaskan, harus ada kesepahaman antara kedua pihak baik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan para anggota DPRD untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak dalam tujuh hari ke depan, pemerintah akan ambil alih masalah ini.
Peraturan menteri dalam negeri menurutnya akan dikeluarkan untuk memperkuat peraturan gubernur yang akan dikeluarkan Ahok, sapaan akrab Basuki jika tidak terjadi kesepakatan.
"Saya memperkuat pergub itu dengan anggaran yang lama. Itu nantinya pastinya kami lakukan kalau tujuh hari waktu yang kami tunggu," tambahnya.
Dengan pergub tersebut, pemprov DKI bisa menggunakan anggaran lamanya untuk tahun ini. Dengan demikian kegiatan tetap bisa dilakukan.
"Sebagai Mendagri kami berpihak pada masyarakat Jakarta karena dua-duanya dipilih oleh masyarakat Jakarta," ungkapnya.
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
Anggaran Media Kota Malang Rp12 M, Gizi Buruk Cuma Rp2 M
Bedanya sampai Rp10 miliar lebih.
